“Sosisalisme yang terbalik menjadi sumber ketidakadilan sosial. Selama struktur ekonomi di Indonesia masih seperti ini, jangan bermimpi tentang keadilan dan kedaulatan ekonomi kerakyatan,” ujar Rizal dalam Seminar Kedaulatan Politik, Hukum dan Ekonomi, di Ambon, Sabtu (25/2).
Rizal mengungkapkan banyak kebijakan penting di Indonesia yang berpihak kepada para taipan karena memang para taipan ‘memesan’ kebijakan yang menguntungkan mereka. Hegemoni taipan ini pun berdampak pada sedikitnya 40 juta usaha kecil rumah tangga kesulitan beroperasi dan mendapatkan keuntungan yang sedikit sekali.
Hal tersebut, lanjutnya, tidak banyak diamati oleh pakar ekonomi tanah air, sehingga akar masalah struktur ekonomi Indonesia belum terjawab tuntas.
“Bagian atas yang besar merupakan pengusaha-pengusaha besar, sedangkan bagian bawah yang kecil merupakan pengusaha menengah dan pengusaha kecil. Banyak pengusaha besar yang tidak efisien, namun terus dibantu untuk lebih menjadi besar,” imbuhnya.
Secara tegas, Rizal mengatakan bahwa Indonesia harus mengubah struktur ekonomi yang sudah ada untuk menjadi negara yang berdaulat ekonomi dan sosial. Bahkan ia menambahkan perlu adanya transformasi struktur ekonomi dengan inovasi kemudahan pajak untuk mendukung perubahan struktur ekonomi.
Kemudahan pajak dinilai akan membantu pada pelaku usaha ekonomi mikro untuk berkembang dengan lebih baik. Dengan demikian demokrasi dalam konteks kemajuan ekonomi lebih mampu bertahan.
Pewarta : Teuku Wildan [Sujanews.com]