Pendapat itu dilontarkan Ketua Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Rahmat, menanggapi cara kekerasan dan anti dialog yang kembali digunakan Pemprov DKI saat gusur pemukiman warga Kali Apuran, Kedaung, Kapuk, Jakarta Barat, Selasa (23/2) pagi tadi.
Kata dia, Ahok mengesampingkan bukti historis keberadaan masyarakat di tempat yang digusur. Seperti surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Akta Jual Beli (AJB), Verponding, Girik, KTP dan lain-lain.
“Ahok hanya mengacu pada adanya Sertifikat Hak Milik (SHM) dan IMB,” ujar dia, dalam keterangan pers yang diterima Aktual.com, Selasa (23/2).
Sedangkan di sisi lain, ujar dia, rakyat secara umum selalu dipersulit oleh proses berbelit dan biaya mahal untuk membuat SHM.
Lanjut dia, penggusuran yang selama ini terjadi selalu menyasar rakyat miskin di daerah-daerah pinggiran kali, pinggiran rel kereta api dan pedagang kaki lima (PKL). “Dan biasanya mereka (korban gusuran) hanya mendapat ganti rugi terbatas, bahkan tidak dapat sama sekali,” kata dia.
Ironisnya, di sekeliling daerah yang digusur di Kali Apuran beridir perumahan-perumahan mewah, kawasan bisnis, kawasan industri dan infrastruktur penopang seperti jalan yang akan dibangun.
“Apa yang telah dilakukan Ahok ini jelas sekali menunjukkan sikapnya yang anti rakyat dan fasis,” kata dia.