“Saat debat Capres, Jokowi menyatakan membuat program e-government itu mudah, cukup panggil programmer, dua minggu selesai. Tapi saat jadi presiden, Jokowi berencana membentuk perusahaan patungan antara PT Telkom dengan Singtel milik Singapura," kata Sukamta, di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (15/6).
Sukamta menjelaskan, pernyataan Jokowi saat Capres seolah menyampaikan, programmers lokalnya sudah ada, jadi tidak perlu bekerja sama dengan negara lain dalam bidang e-government.
"Tapi kok sekarang mau kerjasama dengan SingTel?,” tanya Sukamta.
Dia ingatkan, soal e-government mencakup hal-hal yang terkait dengan rahasia negara. Sehingga sangat rentan dan bahaya bagi Indonesia bekerja sama di bidang ini dengan negara lain. "Potensi bocornya rahasia negara cukup besar," tega anggota Komisi I DPR RI ini.
Dijelaskan Sukamta, UU Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 7 (2) menekankan bahwa dalam penyelenggaraan telekomunikasi, diperhatikan salah satunya untuk melindungi kepentingan dan keamanan negara. "Apakah saat bekerjasama dengan asing dalam bidang e-government, keamanan negara kita terjamin?," tanya dia.
Wakil Rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini menegaskan, bahwa kerja sama di bidang transaksi elektronik, pusat data (server) harus berada di wilayah Indonesia, bukan di negara asing, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 17 (2).
"Di era asymetric warfare, perang juga bisa terjadi dengan sistem pemerintahan atau perpolitikan sebagai sasarannya. Kerja sama e-government dengan negara asing akan memberi peluang lebih besar terjadinya perang asimetris ini," tegasnya.
Karena itu, dia menyarankan pemerintah Jokowi memprioritaskan penggunaan teknologi dan programmer dari dalam negeri saja.
"Kan dulu katanya cukup dua minggu selesai (bikin program e-government). Orang Indonesia banyak kok yang jadi programmer handal untuk mendevelope program e-government. Tinggal diberdayakan saja. Jadi perlu dikaji rencana kerja sama dengan SingTel,” pungkas Sukamta. (fas/jpnn)