SujaNEWS.com — Memasuki delapan bulan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan wakilnya, Jusuf Kalla, Indonesia bukannya makin membaik namun malah semakin dalam meluncur dalam kehancuran. Persoalan ekonomi, politik dan hukum kian terpuruk. Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI) Panji Nugraha dalam rilisnya (8/6).
“Kepercayaan dan harapan masyarakat kepada pasangan Jokowi-JK sangatlah besar, karena jika Indonesia dibawah kepemimpinan seorang yang sederhana dan kerap blusukan menyapa rakyat secara langsung bisa membuat kebijakan yang pro rakyat. Namun, nyatanya salah besar,” tegas Panji.
Panji menjelaskan, janji-janji Jokowi saat kampanye terbukti melenceng jauh dari harapan rakyat. Kini, masyarakat sangat menyadari jika Jokowi-JK tidak mampu menjalankan roda pemerintahan secara benar. Jika dibiarkan ini tentu membahayakan bangsa dan negara.
“Jika dilihat dari persoalan kepemimpinan Jokowi bukan seorang pemimpin yang mampu bekerja cepat dan tepat, memecahkan persoalan, karena fakta membuktikan selama 8 bulan ini Indonesia sangat prihatin dari hancurnya perekonomian, stabilitas politik dan carut marutnya hukum. Semua itu semakin membenarkan jika ada yang berpendapat level tertinggi Jokowi seharusnya hanya ditingkat Gubernur bukan Presiden,” demikian Panji.(rz)
“Kepercayaan dan harapan masyarakat kepada pasangan Jokowi-JK sangatlah besar, karena jika Indonesia dibawah kepemimpinan seorang yang sederhana dan kerap blusukan menyapa rakyat secara langsung bisa membuat kebijakan yang pro rakyat. Namun, nyatanya salah besar,” tegas Panji.
Panji menjelaskan, janji-janji Jokowi saat kampanye terbukti melenceng jauh dari harapan rakyat. Kini, masyarakat sangat menyadari jika Jokowi-JK tidak mampu menjalankan roda pemerintahan secara benar. Jika dibiarkan ini tentu membahayakan bangsa dan negara.
“Jika dilihat dari persoalan kepemimpinan Jokowi bukan seorang pemimpin yang mampu bekerja cepat dan tepat, memecahkan persoalan, karena fakta membuktikan selama 8 bulan ini Indonesia sangat prihatin dari hancurnya perekonomian, stabilitas politik dan carut marutnya hukum. Semua itu semakin membenarkan jika ada yang berpendapat level tertinggi Jokowi seharusnya hanya ditingkat Gubernur bukan Presiden,” demikian Panji.(rz)