"Kami menemukan pasukan yang beroperasi di wilayah pendudukan tidak sekadar menegakan mekanisme kontrol atas kehidupan Palestina," tulis seorang prajurit di salah satu situs online, dan dikutip Washington Post edisi Rabu (23/7) waktu setempat, atau Kamis (24/7) wIB.
"Kini, kami menolak berpartisipasi dalam tugas cadangan kami, dan mendukung semua yang menolak panggilan," lanjutnya prajurit itu lagi.
Komenar ini muncul ketika konflik di Gaza terus meningkat, dan Israel kian membabi buta menebar bom. PM Benjamin Netanyahu memang telah memperkirakan konflik akan lama, sehingga merasa perlu memobilisasi lebih banyak prajurit cadangan.
Tidak sekadar menulis di media sosial, 50 mantan prajurit ini juga membuat petisi. Dalam petisi disebutkan, militer memainkan peran sentral dalam setiap rencana aksi, yang menjelaskan tidak ada argumen nyata tentang solusi non-militer.
"Bagi kami, operasi militer saat ini dan cara militer mempengaruhi masyarakat Israel tidak bisa dipisahkan," demikian bunyi petisi itu.
Mereka juga menentang wajib militer, karena perempuan hanya diberi posisi sekretaris dengan pengkat rendah. Militer juga mendiskriminasi orang-orang Yahudi dari negara-negara Arab, sebut saja Yahudi Baghdadi.
Israel mewajibkan setiap remaja usia 18 tahun berugas di militer selama tiga tahun. Namun, ini tidak berlaku bagi siswa seminari Yahudi Ultra-Orthodoks. Kelompok masyarakat yang tidak wajib adalah orang Arab di Israel, dan Druze. (*INL)