Staf Khusus Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan konteks pernyataan Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto dalam menyikapi permasalahan di perairan Natuna.
Selepas menemui Menko Kemaritiman dan Investasi Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan di kantor Kemenko Marves, Jakarta, Jumat (3/1/2020), Prabowo mengatakan permasalahan di Natuna harus diselesaikan dengan baik karena bagaimanapun China adalah negara sahabat.
Menurut Dahnil, sesuai dengan prinsip diplomasi 'Seribu Kawan Terlalu Sedikit, Satu Lawan Terlalu Banyak' dan prinsip pertahanan Indonesia yang 'defensif bukan ofensif', maka penyelesaian masalah selalu mengedepankan upaya kedua prinsip di atas.
"Maka langkah-langkah damai harus selalu diprioritaskan," ujar Dahnil via akun Twitter-nya seperti dikutip CNBC Indonesia, Sabtu (4/1/2020).
Langkah damai, menurut dia, bukan berarti tidak bersikap tegas dan inferior. Langkah damai yang dipilih tentu adalah jalur diplomasi. Secara resmi, Menhan menyepakati langkah damai yang sedang dibahas dan disampaikan kepada publik di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (3/1/2020).
Berikut adalah 4 poin sikap RI atas klaim China soal Natuna:
Pertama, telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok (China) di wilayah ZEE Indonesia
Kedua, wilayah ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu melalui UNCLOS 1982
Ketiga, Tiongkok merupakan salah satu part (anggota) dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati, implementasi dari UNCLOS 1982
Keempat, Indonesia tidak pernah akan mengakui Nine-Dash Line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum Internasional terutama UNCLOS 1982
"Jadi keempat sikap dan langkah ini adalah cara-cara damai untuk tetap mempertahankan hak kedaulatan kita sebagai bangsa dan negara. Sebelum empat sikap dan langkah tersebut disampaikan, sebelumnya Menlu sudah menyampaikan cara damai melalui Nota Protes kepada pihak RRT," kata Dahnil.
Sebelumnya, sikap Prabowo menuai kritikan dari berbagai kalangan. Salah satunya disampaikan PKS melalui Juru Bicara PKS Muhammad Kholid.
"Pak Prabowo sebagai menhan tidak boleh anggap isu kedaulatan sebagai isu yang enteng, santai. Sikapnya harus tegas dan punya wibawa. Kalau lembek, santai-santai, maka bangsa ini akan semakin direndahkan oleh bangsa lain karena tidak punya keberanian dalam bersikap," ujarnya seperti dilansir CNN Indonesia.
"Jika sudah menyangkut kedaulatan negara, Pemerintah harus bersikap keras dan tegas. Tidak boleh lembek. Meskipun kepada negara sahabat seperti Tiongkok," kata Kholid di kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu (4/1/2020).
Selain itu, dia juga meminta Jokowi bersikap jelas dan tegas atas persoalan di perairan Natuna. China sebagai bagian dari komunitas internasional harus menghormati norma dan hukum internasional yang sudah menjadi kesepakatan bersama bangsa-bangsa di dunia.