Pendapat itu disampaikan pemikir Islam Muhammad Ibnu Masduki kepada intelijen (03/05). "Walaupun Kepala Staf Presiden Teten Masduki mengakui membatalkan diskusi dengan alasan kesalahan redaksi, tetapi yang tersebar sudah membuktikan pihak Istana tidak suka ada aksi bela Islam," tegas Muhammad Ibnu Masduki.
Menurut Ibnu Masduki, undangan diskusi tersebar dengan menyebut “aksi bela Islam merupakan politisasi agama” menandakan tidak ada koordinasi antara Deputi Kantor Staf Kepresidenan dengan Kepala Staf Presiden. "Teten membantah telah menegur deputi yang menyelenggarakan diskusi, harusnya dikoordinasikan lebih dulu sebelum undangan itu disebar," papar Ibnu Masduki.
Ibnu Masduki menegas, diskusi pada 4 Mei 2017 sebagai upaya untuk menggembosi aksi simpatik 5 Mei 2017. "Selalu ada penggembosan dari pihak istana terhadap bela aksi bela Islam, dan kali ini terlihat dari Kantor Staf Presiden," ungkap Ibnu Masduki.
Seharusnya, kata Ibnu Masduki, pihak Kantor Staf Presiden tidak menggelar diskusi yang menyudutkan aksi bela Islam. "Publik semakin mengetahui Istana terlalu curiga dengan aksi bela Islam," pungkas Ibnu Masduki.
Sebelumnya, Kepala Staf Kantor Presiden Teten Masduki menegaskan diskusi tentang “politisasi agama” dibatalkan karena ada kesalahan redaksi. "Tadinya sih FGD itu mau mengajak dialog lah dengan semua tokoh agama. Tapi memang kemarin ada kesalahan di redaksi undangan jadi kita koreksi. Saya sudah tegur deputinya jadi nanti akan diformat ulang acaranya," jelas Teten kepada wartawan (02/05).
Menurut Teten, karena ada perubahan format maka agenda diskusi dibatalkan. "Untuk sementara dibatalin dulu. Kita mau format ulang supaya tujuan dari FGD itu kita ingin mendengar dari semua pihak," jelas Teten. [Sujanews.com]