Karenanya, kata dia, pernyataan yang mengatakan perlunya pemisahan antara agama dan politik tidaklah tepat.
“Kalau tidak ada pembenaran dari agama (hubbul wathan minal iman), bagaimana rakyat dan umat ini mau membangun dan berkontribusi kepada negara,” ujarnya kepada hidayatullah.com, Rabu (29/03/2017).
Ia mencontohkan, bagaimana fatwa jihad KH. Hasyim Asyari menggerakkan para pejuang terdahulu.
Sehingga, terang Fahmi, secara tidak langsung siapa yang ingin memisahkan agama dan politik telah melecehkan ulama.
Alumni Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir ini mengungkapkan, politik yang diperankan ulama adalah politik secara kebangsaan yang bertujuan menjaga bangsa ini agar tetap utuh, serta supaya NKRI tetap tegak dan pada jalurnya.
“Itulah politik adiluhur, politik yang bukan mencari-cari jabatan,” terangnya.
Fahmi berharap, agar para pemangku kebijakan negara harus paham, dan tidak mendorong umat menjadi jahil (bodoh).
“Kita sudah dipagari oleh para ulama, bagaimana menjaga hubungan antara agama dan politik,” pungkasnya.
Sebelumnya, saat meresmikan Tugu Titik Nol Peradaban Islam Nusantara di Kecamatan Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Jumat (24/3/2017) Presiden Joko Widodo meminta persoalan politik dan agama dipisahkan. Hal tersebut, dikatakan Jokowi, agar tidak terjadi gesekan antarumat di Indonesia.* [Sujanews.com]