Sujanews.com — Tim sukses (timses) pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidajat berang. Hal tersebut, lantaran Ahok-Djarot kerap mendapatkan penolakan dari warga saat melakukan kampanye.
Yang teranyar, Selasa (15/11) Ahok diusir warga Ciracas, Jakarta Timur. Sementara pasangannya, Senin kemarin (14/11), Djarot juga kembali mendapatkan aksi penolakan warga di Pasar Baru, Jakarta Pusat.
Juru bicara timses Ahok-Djarot, Bestari Barus menuding, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI gagal menjalankan fungsinya selaku penyelanggara pemilu.
Padahal, kata dia, KPU DKI memiliki alokasi anggaran besar yang harus dimanfaatkan dengan baik. "Seharusnya penolakan tidak terjadi. Andai saja KPU kerjanya benar melakukan sosialisasi dengan baik," kata Bestari di Jakarta, Selasa (15/11/2016), dikutip dari teropongsenayan.com.
Semestinya, kata Bestari, anggaran hibah sebesar Rp 478 miliar dapat dimanfaatkan sosialisasi secara massif ke masyarakat. Jangan sampai partisipasi pemilih di Jakarta rendah akibat tidak maksimalnya kerja KPU dan Badan pengawas pemilu (Bawaslu) DKI.
"Ada potensi cacat demokrasi di DKI ini. Sebab, KPU dan Bawaslu tak maksimal," tegas Bestari.
Bahkan, menurut Ketua Badan pemenangan pemilu (Bawaslu) DKI itu, sampai saat ini kinerja KPU DKI dilihat hanya seremonial belaka.
Misalnya, pendaftaran cagub-cawagub, penetapan pasangan, dan penetapan nomor urut. "Kalau hanya itu, berikan saja ke Event Organizer (EO). Makanya, KPU DKI harus perbaiki kinerjanya," tandas dia.
Seperti diketahui, Ahok saat ini terlibat kasus penistaan agama karena telah menghina Alquran dan ulama, selain itu ia juga kerap mengeluarkan kebijakan menggusur rakyat miskin. Itulah mengapa warga Jakarta tidak rela daerahnya dimasuki Ahok dan pasangannya. Sujanews.com