"Selain APBN yang gagal mecapai target, sektor keuangan secara keseluruhan pada era pemerintahan Jokowi mengahadapi masalah yang sangat serius," kata Salamuddin Daeng, dari Pusat Kajian Ekonomi dan Politik Unviversitas Bung Karno melalui siaran persnya.
Daeng, lanjutnya, mengatakan lembaga rating agency Moody's menyatakan meskipun utang pemerintah tergolong moderat namun nilai tukar yang tidak stabil mengdapatkan utang pemerintah pada resiko yang besar.
"Sebanyak 38 persen dari obligasi pemerintah daerah merupakan mata uang asing dan investasi luar negeri. Bahayanya adalah, sejak awal Mei 2016 nilai tukar rupiah terhadap US dolar menunjukkan tanda tanda akan semakin menurun."
Sementara utang swasta menghadapi masalah yang jauh lebih berat. Bahkan Moody's secara khusus memberikan warning terhadap utang swasta.
"Utang pemerintah berada pada posisi 26.8 PDB dan utang swasta 23.7 percent PDB. Utang swasta telah meningkat 11,3 persen dari tahun 2010, yakni dari 12.4 persen GDP menjadi 23.7 percent GDP dan didominasi oleh mata uang asing."