Keduanya hadir untuk memberi dukungan moril kepada warga yang tengah harap-harap cemas terkait rencana penertiban di kawasan tersebut.
"Saya kesini ingin memberikan dukungan kepada warga yang sebenarnya punya hak. Intinya, apapun dalihnya, masyarakat tidak boleh dirugikan," ujar Mahfud saat menyambangi warga di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (12/5/2016).
Mahfud juga mendukung upaya hukum yang dilakukan warga demi melawan kesewenang-wenangan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Warga punya bukti-bukti kepemilikan yang sah atas tanah yang mereka huni. Dan sekarang warga sudah mengajukan gugatan ke pengadilan, ujar Mahfud.
Dengan demikian, menurut mantan Menteri Pertahanan itu, langkah warga sudah tepat dan mereka memiiki legal standing untuk mengajukan gugatan, karena Pemprov DKI dianggap telah melanggar hukum.
Karenanya, ia mengingatkan agar Ahok tidak sewenang-wenang dan menghormati proses hukum.
"Pengadilan dan pemerintah jangan sampai tak menggubris, semua harus menghormati proses hukum hingga ada keputusan pengadilan. Karena pengadilan biasanya sengaja mengabaikan gugatan masyarakat jika lawannya pemerintah," ujar Mahfud.
"Kalau perlu, saya kira Hakim pengadilan harus mengeluarkan surat perintah, agar Pemda DKI ini menunda dulu penggusuran. Pemerintah harus taat hukum," pesannya.(yn)