Selain itu warga juga mendesak DPRD gunakan HMP-nya karena selama Ahok memimpin telah menciptakan rendahnya serapan APBD tahun 2014-2015 serta pula persoalan pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.
Desakan massa ini sebelumnya sempat terkendala karena ada beberapa hal. Salah satunya yakni mesti dilakukannya komunikasi antar anggota dewan atau antar fraksi. Mereka diterima oleh M Taufik.
Setelah beberapa lama, kisaran satu jam, akhirnya DPRD berjanji akan menggunakan HMP.
"Tadi kita masuk. Anggota dewan berjanji akan gunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk mantan Bupati Bangka Belitung terseebut. Dan anggota dewan berjanji hal itu akan coba diimplementasikan dalam kurun masa kerja, yaitu 7 hari," kata salah satu perwakilan.
Akan tetapi, jika dalam waktu 7 hari tidak terealisasi, massa mengancam kembali datang.
Massa datang dari Forum Betawi Rempug (FBR), Aliansi Masyarakat Jakarta Utara (AMJU), dan Laskar Luar Batang. Sempat terjadi kisruh kecil namun dapat diatasi.