Ancaman tersebut muncul saat Ahok kukuh meminta kontribusi 15% dari Raperda Reklamasi Teluk Jakarta. Kontribusi tersebut nantinya dibebankan kepada para pengembang yang menanamkan modalnya pada proyek reklamasi.
"Kalau dari sisi dia (Ahok) jelas, soal 15% harus ada. Sehingga, persoalannya apakah di Perda atau di Pergub. Karena ada ancaman dari DPRD akan deadlock, dia (Ahok) sempat mengatakan, ya selama yang penting 15% itu jangan dicoret," ujar Sunny usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (25/4/2016).
Karena desakan dan terancam deadlock, lanjut Sunny, akhirnya Ahok lebih longgar dalam menentukan besaran kontribusi yang dibebankan kepada pengembang.
"Meskipun ada wacana seperti itu, makanya beliau lebih fleksibel intinya. Kemudian belakangan udah lebih fiks," kata Sunny.
Saat disinggung soal komunikasi Ahok dengan pihak pengembang, Sunny menambahkan, bosnya itu selalu berkomunikasi dengan berbagai pihak, termasuk para pengembang.
"Antara Pak Ahok dengan semua orang sama kok. Selalu mendengarkan masukan dari mereka. Kemudian dia pertimbangkan. Seperti itu selalu," tandas Sunn