SujaNEWS.com — Wakil Ketua Komisi IV DPR, Viva Yoga Mauladi mengatakan, proyek reklamasi dengan membangun 17 pulau buatan di Teluk Jakarta hanya memberikan dampak negatif, baik bagi lingkungan maupun masyarakat yang ada di pesisir utara ibu kota ini.
"Ikan banyak yang mati, terumbu karang mati, kemudian masyarakat termarjinalkan. Negatif semua," kata Yoga dalam diskusi Polemik Sindo Trijaya bertajuk 'Nasib Reklamasi' di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (23/4/2016).
Menurut Yoga, dampak negatif dari mega proyek pembuatan 17 pulau yang selalu didengungkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ini dapat dilihat dari kajian lingkungan, kajian sosial ekonomi hingga kajian budaya.
"Saat sekarang banyak negatifnya. Banyak mudharatnya. Kajian ekosistem lingkungan, kajian sosial ekonomi, kajian budaya, jadi negatif semua," tegas politikus PAN ini.
Lebih lanjut, untuk itu Yoga meminta pemerintah mengeluarkan surat keputusan tentang penghentian sementara reklamasi Teluk Jakarta agar tidak sekedar wacana semata pasca pertemuan yang dipimpin Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli beberapa waktu lalu.
"Sampai sekarang kan belum ada suratnya. Itu yang dijadikan acuan oleh Pemprov DKI dan developer. Hanya sekadar bicara-bicara saja tapi tidak ada kelanjutannya," tukas dia.
(fid)
"Ikan banyak yang mati, terumbu karang mati, kemudian masyarakat termarjinalkan. Negatif semua," kata Yoga dalam diskusi Polemik Sindo Trijaya bertajuk 'Nasib Reklamasi' di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (23/4/2016).
Menurut Yoga, dampak negatif dari mega proyek pembuatan 17 pulau yang selalu didengungkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ini dapat dilihat dari kajian lingkungan, kajian sosial ekonomi hingga kajian budaya.
"Saat sekarang banyak negatifnya. Banyak mudharatnya. Kajian ekosistem lingkungan, kajian sosial ekonomi, kajian budaya, jadi negatif semua," tegas politikus PAN ini.
Lebih lanjut, untuk itu Yoga meminta pemerintah mengeluarkan surat keputusan tentang penghentian sementara reklamasi Teluk Jakarta agar tidak sekedar wacana semata pasca pertemuan yang dipimpin Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli beberapa waktu lalu.
"Sampai sekarang kan belum ada suratnya. Itu yang dijadikan acuan oleh Pemprov DKI dan developer. Hanya sekadar bicara-bicara saja tapi tidak ada kelanjutannya," tukas dia.
(fid)