Pemerintah kota setempat mengklaim bahwa kehadiran Masjid tidak sejalan dengan lingkungan alam sekitarnya dan kualitas pemandangan alam yang ada.
Selain itu, laporan pemkot juga menyatakan isu lalu-lintas dan ketidaktersediaan tempat parkir sebagai dasar perlunya menolak izin pembangunan masjid. Namun laporan ini menolak kemungkinan adanya dampak sosial dari kehadiran masjid itu.
Panitia pembangunan masjid dari Saarban Islamic Trust berencana membangun Masjid di lahan kosong jauh dari area perumahan warga.
Namun rencana tersebut ditentang keras oleh kelompok anti Islam United Patriot Front serta sebuah partai politik anti Islam, Partai Rise Up Australia dimana pimpinan partai ini merupakan salah seorang pejabat di Pemkot Casey.
Sebuah akun di Facebook dibuat untuk menentang pembangunan masjid ini dan diikuti oleh lebih dari 10 ribu akun.
Menurut Zain Shaah, ketua Saarban Islamic Trust, pihaknya sangat kaget dan sama sekali tidak menyangka adanya isi laporan pemkot seperti itu.
“Kami sangat kaget bahwa kini mereka menolak permohonan kami,” katanya.
“Sebelumnya selama proses pengajuan izin, ada tiga isu yang dibahas selama berbulan-bulan. Yaitu isu lalu-lintas dan kemacetan, isu ketinggian bangunan dan isu ketinggian menara,” kata Zain.
Semua isu itu, kata dia, telah dikompromikan oleh panitia pembangunan masjid.
“Saya tidak menyangka bahwa kini masjid itu disebut tidak simpatik dengan lingkungan alam sekitarnya. Ini tidak pernah disampaikan kepada kami sebelumnya,” katanya.
Zain menambahkan, jika nantinya pemkot setempat menolak izin pembangunan masjid ini, maka sama saja dengan mencegah orang untuk menjalankan kebebasan beribadah menurut agama mereka.
“Kami umat Islam Australia khususnya di daerah ini berjumlah sekitar 15 ribu orang, dan kami hanya memiliki satu masjid. Satu masjid ini sudah tidak mampu menampung seluruh umat Islam di kawasan ini,” jelasnya.
Menanggapi hal itu Menteri Perencanaan Kota Negara Bagian Victoria Richard Wynne mengatakan sangat disayangkan karena situasinya menjadi seperti saat ini.
“Tentu saja setiap orang harus mendapat kesempatan untuk menjalankan ibadah di rumah ibadah mereka. Dan seharusnya pertimbangan untuk memberikan izin pembangunan rumah ibadah harus semata-mata berdasarkan pada aspek perencanaannya, bukan pada aspek agamanya,” tegas Menteri Wynne.
Aturan menyebutkan izin pembangunan ini harus mendapat persetujuan pemerintah kota setempat, bukan pada level pemerintah negara bagian, lansir Arrahmah (26/4/2016).