"Sekarang tahun politik kan? Beliau akan maju jadi calon gubernur. Jadi, apabila beliau ingin menyelesaikan masalah Kalijodo tanpa tafsir politik seharusnya diselesaikan tahun-tahun sebelumnya," kata Hidayat di sela-sela rapat kerja Komisi VIII dengan Kementerian Sosial di gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (16/2/2016).
Anggota Komisi VIII DPR RI itu juga menyatakan, upaya penggusuran itu juga bisa ditafsirkan sebagai bagian kampanye dari gubernur yang akrab disapa Ahok tersebut.
"Kalau diselesaikan beberapa tahun yang lalu pasti tidak akan menimbulkan tafsir atau bagian dari kampanye karena memang seharusnya hal-hal semacam ini diselesaikan lebih awal," kata Hidayat yang juga menjabat Wakil Ketua MPR itu.
Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana mengubah kawasan Kalijodo yang terletak di wilayah Jakarta Barat menjadi area pertamanan atau ruang terbuka hijau (RTH).
"Pastinya akan lebih bagus kan? Sekalian menambah RTH di Ibu Kota," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (10/2) lalu.
Menurut dia, kawasan Kalijodo akan jauh lebih baik apabila dijadikan sebagai area hijau daripada diabaikan dan tetap dijadikan tempat prostitusi.
"Kami memang sudah membuat rencana untuk mengubah kawasan Kalijodo itu menjadi taman. Hanya, sampai dengan saat ini kami masih konsentrasi dengan penataan Waduk Pluit di Jakarta Utara," ujar Ahok.