Menurut Darmin, PHK yang dilakukan beberapa perusahaan seperti Panasonic, Toshiba hingga perusahaan migas yakni Chevron, lantaran tidak dapat bersaing dengan kondisi perekonomian yang saat ini terjadi.
"Mana ada PHK massal sih, coba cek sama pak bekas Menteri Perdagangan, dia kan Panasonic itu," kata Darmin di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (4/2/2016).
Darmin menjelaskan, kondisi yang saat ini terjadi, yaitu banyak industri nasional yang telah memiliki agenda pemangkasan pegawai, lantaran tidak lagi ingin mengembangkan investasinya di dalam negeri.
"Tapi jangan bilang massal yah, bahwa bisa saja ada karena kalah bersaing dengan perusahaan Korea, China, bisa," tambahnya.
Menurut Darmin, seharusnya para buruh yang bekerja di perusahaan-perusahaan terkait tidak menganggap fenomena ini sebagai ancaman PHK massal. Pasalnya, buruh harus menyadari bahwa pabriknya tidak bisa bersaing lagi dengan pabrikan lainnya.
"Jadi tolong kalian tanya ke perusahaannya, jangan tanya kita. Kita tidak tahu keadaan perusahaan itu di dalamnya,"
Tidak hanya itu, sambung Darmin, pemangkasan jumlah pegawai di beberapa perusahaan ini harus segera dibenahi oleh pemerintah untuk tidak memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi.
"Ya itu dulu di-clear-kan. Tapi jangan kemudian belum apa-apa bilangnya PHK massal, kalian tanya saja dulu perusahaannya," tukasnya.
Sekadar informasi, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memperkirakan ada 2.500 buruh yang sedang terancam di PHK. Hal itu menyusul tutupnya pabtik dari dua perusahaan produk elektronik.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, pabrik Toshiba yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat telah menutup pabriknya. Pabrik tersebut merupakan pabrik terakhrir yang dimiliki Toshiba yang ada di Indonesia. Pasalnya, dalam 10 tahun terakhir Toshiba telah menutup enam perusahaannya di Indonesia.
Selain itu, dua pabrik Panasonic yang berlokasi di Cikarang dan Pasuruan Jawa Timur diperkirakan akan ada 1.600 karyawan yang akan dirumahkan.(rai)
(rhs)