Pasalnya, Pemprov DKI dinilai diskriminatif karena hanya berani memberangus lokasi prostitusi kelas teri. Sedangkan terhadap tempat-tempat pristitusi yang jauh lebih besar, Ahok tak punya nyali.
Ketua MUI Makruf Amin mengatakan, masih banyak lokasi prostitusi di Jakarta kelas kakap yang berkedok tempat hiburan, hotel dan panti pijat dengan omset ratusan miliar rupiah.
Akan tetapi, kata dia, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak punya nyali untuk menyentuhnya.
"Kalau betul ingin memberantas prostitusi, tidak fair dong kalau hanya Kalijodo. Seharusnya bukan cuma Kalijodo saja yang ditertibkan, tapi semua. Berani gak Ahok?," kata Makruf di gedung MUI, Jakarta, Rabu (17/2/2016).
Selain itu, Makruf mengaku tidak habis pikir, kenapa Ahok baru bereaksi sedemikian luar biasa saat ada event atau kecelakaan yang menimpa mobil Fortuner baru-baru ini.
"Yang saya tidak habis pikir, kenapa Kalijodo mendadak baru mau dibersihkan sekarang ya?, kalau gak ada event (kecelakaan) berarti tidak apa-apa atau gimana?," ujar Makruf dengan nada penasaran.
"Saya setuju Kalijodo digusur, tapi semua tempat pristitusi harus digusur juga dong," ungkapnya.
"Jadi, Pemprov DKI tidak boleh pandang bulu dalam penegakan aturan. Jika prostitusi kecil dihabisi, yang besar juga harus disikat, itu baru adil namanya," jelas Makruf.
Sebab, menurut Makruf, keberadaan tempat-tempat pristitusi akan berakibat pada rusaknya moral anak bangsa.
"Itu kan merusak akhlak bangsa, dan yang terpenting adalah menyelamatkan manusia dari segala macam penyakit. Disinilah kenapa Negara (pemerintah) harus hadir," pesan Makruf. (Icl)