Langkah Ahok itu menuai apresiasi dari Ketua MPR, Zulkifli Hasan yang menilai kawasan perjudian dan prostitusi itu tak sesuai norma dan budaya Indonesia. Bahkan, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Luhut B Pandjaitan juga memberi dukungan (back up) TNI dalam penertiban Kalijodo bila memang dibutuhkan oleh Pemerintah DKI Jakarta.
"Paling mereka (TNI) memback up polisi dan pamong praja, untuk melakukan tindakan itu, kalau memang diperlukan kenapa tidak, bisa nanti atas permintaan, tapi back up saya kira tidak masalah," katanya di Jakarta, Senin (15/2/2016).
Meski demikian, tidak semua pihak menilai rencana Ahok tersebut murni untuk memberantas maksiat ataupun mengembalikan fungsi kawasan Kalijodo sebagai jalur hijau dari kondisi saat ini sebagai kawasan prostitusi, perjudian, kriminalitas, dan peredaran narkoba. Pasalnya, rencana penggusuran kawasan itu muncul di tengah panasnya persaingan Pemilihan Gubernur DKI tahun depan 2017. Apalagi Gerindra, mantan partai Ahok, berupaya membangun koalisi besar untuk menjegal Ahok terpilih kembali.
Bahkan lebih dari itu, Ahok ditengarai ingin menaikkan pamornya karena selama ini telah dihakimi media soal pembelian lahan yang dinilai Badan Pemeriksa Keuangan itu merugikan daerah hingga Rp191 miliar, seperti postingan pemilik akun facebook Republik Parodi yang menuai banyak komentar.
Ahok telah membantah semua tudingan miring tersebut. Menurutnya, penggusuran itu tidak ada kaitannya dengan pencitraan figur dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017.
"Enggak ada urusan bagi saya," kata pria yang akrab dipanggil Ahok di Balai Kota, Jakarta, Sabtu (13/2).
Menurut Ahok, menertibkan Kalijodo sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah DKI. Dia tidak ingin penggusuran tempat hiburan itu gagal hanya karena pilkada. Dia juga mengaku tidak takut dengan dampak penggusuran itu pada Pemilihan Gubernur 2017, termasuk jika tidak dipilih.