'“Kondisi sekarang ini, dimana presiden tidak lagi mendengar suara rakyat, suara DPR, tidak lagi mengindahkan hukum, presiden melanggar konstitusi. Ini lebih parah dibandingkan Pak Harto (mantan Presiden Soeharto),” kata Desmond, di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (11/2).
“Pak Harto masih baik dalam konteks menjalankan konstitusi ada yang lebih halus. Tetapi (presiden) saat ini sudah vulgar melakukan pelanggaran hukum di republik ini,” tambahnya.
Desmond menyebut percuma meski aparat penegak hukum melakukan penyelidikan atas pelanggaran hukum yang dilakukan pemerintah karena saat ini hukum disesuaikan dengan keinginan presiden.
“Percuma bila KPK maupun Kejaksaan Agung melakukan penyelidikan kedalam, semua sudah terbeli termasuk Kejaksaan. Sekarang itu di Indonesia sudah tidak ada penegakan hukum, hukumnya itu sekarang presiden, semua tergantung presiden, apa mau presiden hukum pun bubar,”
“Jadi ini bukan negara hukum lagi, ini negara kekuasaan,” tandasnya.
Diketahui, pemerintah melalui kementerian ESDM memutuskan untuk mengeluarkan izin perpanjangan ekspor konsentrat kepada PT Freeport Indonesia. Hal ini mendapat kecaman dari berbagai kalangan karena dinilai melanggar aturan yang berlaku.(ts/aktual)