Ucok melihat sinyalemen itu sudah mulai terlihat sejak pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta di bawah Gubernur Joko Widodo yang ingin mengganti metromini menjadi bus transjakarta. Sayangnya, kata dia, proses penggantian bus tersebut bukan malah memperbaiki pelayanan namun memunculkan potensi korupsi.
"Jadi pengadaan bus-bus ini dijadikan proyek yang banyak merugikan APBD. Sehingga untuk penggantiannya, ya terbengkalai. Tidak ada yang serius," katanya Seperti Dilansirr Republika.co.id dalam diskusi publik di Jakarta, Selasa (8/12).
Mengenai indikasi penyelewengan, Ucok mengatakan, bentuknya bisa saja terjadi melalui lelang. Padahal dalam lelang tersebut, kata dia, sebenarnya sudah diketahui siapa yang akan menang. Ia pun menuding lelang yang diselenggarakan itu hanyalah fiktif.
"Ya dilelang, nanti perusahaan siapa yang menang. Ini sajalah, kemarin bus transjakarta kan dari Cina, nah Ahok maunya dari Swedia. Itu saja kelihatan, perusahaan siapa yang bisa mempengaruhi kebijakan pemda. Mungkin perusahaan ini (yang diduga ingin dimenangkan Ahok) tidak bisa (mengatur pembelian) ke Cina, tapi bisa di Swedia. Makanya ini perang dagang," ujarnya.
Sebagai solusi penyelewengan terhadap dana, Ucok berharap adanya polling bagi masyarakat untuk mengetahui keinganan dalam melahirkan suatu kebijakan. Ia berharap pemerintah nantinya tidak hanya mengutamakan kepentingan perusahaan yang ikut dalam proses lelang saja.
"Harusnya pengadaan bus itu ada polling. Ditanya dulu masyarakat itu inginnya bus dari mana, apakah dari Cina, Swedia, atau Amerika. Tanya masyarakat, bukan tanya pengusaha. Kalau tanya pengusaha itu pasti terbuka negosiasi kongkalikong," tegasnya.