Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dinilai paling gencar mengusulkan revisi Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kendati masih ada aktor politik di DPR RI lainnya yang turut menggulirkan revisi undang-undang (UU) tersebut.
Saya mengatakan, gencarnya PDIP terhadap revisi UU KPK, menunjukan kepentingan PDIP untuk melindungi internal elite politikus Partai Mbak Mega. Ia menengarai revisi tersebut bertujuan untuk melindungi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Kalau dilihat potongan-potongan ceritanya di balik usulan PDIP ini kan ada Megawati Soekarnoputri yang sempat dikaitkan dengan kasus BLBI. Kemudian juga anggota DPR PDIP katanya atas perintah partai, pasti kan ada kaitannya dengan ketua umum PDI perjuangan.
Soal Revisi UU KPK, Paripurna DPR Hujan Interupsi
Saya menambahkan, usulan tersebut menjadi kepentingan bagi PDIP sebagai sebuah partai. Melindungi ketua umum, dan kalau itu acc baik ketua dan anggotanya dilindungi. Bukan cuma mereka, tapi ada partai lain yang mengusung itu, kepentingan terhadap melemahnya KPK.
Baca Juga: Tommy Mulai Serang Megawati Langsung Dengan Kasus BLBI, Indosat, Dan Kapal Tangker Pertamina
Dalam hal ini saya menilai posisi Presiden Jokowi sebagai petugas partai bukan sebagai ketua umum partai, makanya Megawati selalu saja ikut campur masalah istana. Presiden Jokowi mudah ditekan pihak lain oleh aktor-aktor dan mafia elite politikus yang berkepentingan.
Dalam pandangan saya melihat statement-nya, dan aktor-aktor yang punya kepentingan yang sama ingin fungsi KPK tidak berguna lagi untuk memberantas korupsi, Jokowi dengan kondisi yang seperti sekarang ini harusnya konsisten dengan staf presiden menolak pelemahan KPK.ini harapan saya sama pak jokowi agar konsisten dalam berjamaah lawan korupsi sesuai dengan Revolusi mental.
Apakah ia bisa menghadapi partainya sendiri dan ketua umumnya. Saya menduganya seperti biasa dilakukan Jokowi dalam mengambil keputusan akan menyeimbangkan keputusan dan kebijakan yang berpihak terhadap KPK bukan berpihak terhadap tikus-tikus korupsi yang merampas hak-hak hajat hidup orang banyak.
Saya Aktifis Anti Korupsi mengatakan bahwa revisi UU KPK adalah niat iblis untuk melindungi setan koruptor di indonesia.
Sekarang saya lihat bahwa kinera KPK untuk melakukan kebaikan tetap saja mendapatkan ganjaran dari orang orang jahat. [ts/fen yasin bima/ aktivis anti korupsi pemuda muhammadiyah]