Pada undangan yang dirancang Kementerian Sekretariat Negara tersebut, tertulis 'Pelantikan Kepala Badan Intelijen Nasional'. Padahal, BIN adalah singkatan dari Badan Intelijen Negara.
Menanggapi itu, Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menegaskan, kejadian tersebut tidak bisa dianggap enteng. Sebab, kesalahan dalam hal administratif surat-menyurat mengindikasikan negara ini tidak diurus secara semestinya. Maka dari itu, sebut politisi Partai Gerindra ini, Presiden Joko Widodo perlu memikirkan dampaknya.
"Ini semakin menunjukkan, ya (negara) ini dikelola seperti warung kopi," ucap Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7).
Fadli lantas membandingkan cara kerja tim di lingkaran dekat Istana pada era Orde Baru. Selama puluhan tahun, kata Fadli, Presiden Soeharto tak pernah sekalipun mengalami kejadian seperti ini.
Sedangkan, lanjut Fadli, sejumlah pembantu Presiden Joko Widodo sudah berulang kali melakukan kesalahan elementer. Misalnya, sebut Fadli, mulai dari salah sebut tempat lahir Bung Karno. "Nanti akan ada lagi kesalahan-kesalahan yang lain," tegas dia.
Lantaran itu, lanjut Fadli, bila dirasakan perlu oleh Presiden sendiri, reshuffle kabinet merupakan alternatif yang patut diambil. Fadli menegaskan, jangan sampai Presiden terlalu fokus pada soal-soal teknis lantaran kinerja para pembantunya kurang cakap.
"Artinya, presiden itu harus membuat timnya itu kuat, (diisi) orang-orang yang dipercaya. Bukan orang yang mau membohongi dia atau 'Asal Presiden Senang' (APS)," tutup Fadli.