Burundi beberapa bulan terakhir mengalami gejolak, sejak Nkurunziza mengumumkan akan mencalonkan diri lagi sebagai presiden.
Wakil Presiden Gervais Rufyikiri kepada stasiun televisi France24 mengatakan bahwa pencalonan diri Nkurunziza itu tidak konstitusional, sebab dia sudah menjabat presiden selama dua periode berturut-turut.
Kelompok-kelompok peduli HAM mengatakan sedikitnya 70 orang sudah tewas dan 500 lainnya luka-luka akibat bentrokan antara demonstran dengan polisi selama dua bulan terakhir.
Lebih dari 100.000 orang pergi meninggalkan Burundi sejak krisi politik itu terjadi, kata Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti dilansir BBC Kamis (25/6/2015).
Kepergian Rufyikiri merupakan yang teranyar dari serangkaian aksi angkat koper yang dilakukan para petinggi Burundi ke luar ngegeri. Sebelum ini, hakim pengadilan konstitusi dan seorang anggota komisi pemilihan umum sudah lebih dulu meninggalkan negerinya.
Jurubicara pemerintah membantah adanya ancaman terhadap Rufyikiri.
Wapres Rufyikiri sudah dipinggirkan dari partai pemerintah CNDD-FDD sejak bulan April, ketika dia mengatakan di dalam pertemuan partai bahwa dirinya tidak bisa mendukung pencalonan kembali Nkurunziza.
Para pengkritik Nkurunziza mengatakan bahwa pencalonan ketiga kalinya sebagai presiden tidak sesuai konstitusi, yang mengharuskan presiden harus turun setelah dua periode.
Namun, Mahkamah Konstitusi Burundi mengatakan bahwa periode pertama Nkurunziza tidak termasuk hitungan, sebab ketika itu dia dipilih oleh parlemen, bukan oleh rakyat secara langsung.
Bulan Mei lalu presiden selamat dari upaya kudeta.
Pemilu presiden menurut jadwal semula akan digelar bulan Juni ini. Tetapi kemudian diundur menjadi 15 Juli, karena desakan dari para pemimpin di kawasan Afrika.
PBB saat ini sedang berusaha menjembatani perundingan antara partai pemerintah dan oposisi guna menyelesaikan masalah tersebut.*
Rep: Ama Farah
Editor: Dija