Waduh,Loyalis Mega di Kabinet Siapkan Pemakzulan Jokowi

yasonna h laoly
SujaNEWS.com —  Dalam rentang waktu sangat singkat, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dua kali dipermalukan. Sebab, dua surat keputusan penyelesaian konflik internal dua partai politik yang diterbitkan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, dibatalkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Masalah kompetensi dan kapabilitas sang menteri? Atau, karena Yasona berpolitik dengan mengelola konflik internal dua partai itu agar terus berlarut-larut?” tanya politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo dalam pernyataan kepada intelijen, Minggu (12/4).

Menurut Bamsoet, panggilan akrabnya, mencurigai Yasonna menjadi bagian dari gerakan kelompok tertentu yang tengah menjalankan skenario busuk menjatuhkan presiden di tengah jalan.

“Saya mengendus, ada skenario besar yang teroganisir menyerang Presiden Jokowi melalui orang-orang dekatnya dari dalam,” papar Bamsoet.

Bamsoet melihat saat ini, serangan Jokowi justru dari dalam pemerintahan mulai dari sisi ekonomi yakni, menciptakan instabilitas ekonomi melalui kenaikan harga kebutuhan pokok rakyat seperti BBM, Gas elpiji, listrik, beras, transportasi dan lain-lain.

“Dari sisi hukum. Yakni, gerakan sistimatis pelemahan upaya pemberantasan korupsi, menciptakan ketidakpastian hukum dan lain-lain,” jelas Bamsoet

Lanjut Bamsoet, dari sisi kehidupan sosial masyarakat. Yakni, menciptakan rasa ketakutan dan ketidaknyaman rakyat dengan meningkatnya tindakan kekerasan. Mulai dari fenomena para begal motor, terorisme ISIS dan bentuk kriminal lainnya.

“Dari sisi politik. Yakni, menciptakan turbelensi politik di parlemen melalui pertikaian partai politik agar menimbulkan kegaduhan terus menerus yg diharapkan melahirkan kebencian serta antipati partai politik kepada pemerintah, khususnya kepada presiden Jokowi,” papar Bamsoet.

Kata Bamsoet, Yasonna diduga menjadi bagian dari skenario itu yang bertugas menciptakan turbelensi politik untuk menggoyang Jokowi tersebut.

“Jadi, wajar kalau Yasonna bersikap tidak menghormati keputusan hukum PTUN. Baik terhadap keputusan PTUN terhadap Golkar maupun keputusan PTUN terhadap PPP. Tujuannya sangat jelas. Ya itu tadi. Agar instabilitas politik tetap terjaga. Dan Jokowi tidak bisa bekerja,” pungkas Bamsoet.