PDI Perjuangan menilai, hanya pencopotan jabatan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto saja salah satu langkah yang bisa ditempuh Presiden Joko Widodo.
"Soal gonjang-ganjing tentang utang atau tidak utangnya Indonesia ke IMF, yang kemudian diklarifikasi oleh Menkeu, sesungguhnya sangat memprihatinkan. Sesungguhnya sejak zaman Presiden Ibu Mega pun sudah mulai proses pelunasan itu dan dilanjutkan oleh presiden SBY tahun 2005 dan seterusnya," kata politisi senior PDI Perjuangan, Tubagus Hasanuddin, Rabu 29 April 2015.
Anggota Komisi I DPR ini menyayangkan, sikap bawahan Presiden yang tidak cermat. Apalagi, para bawahannya adalah orang baru dan belum punya pengalaman apapun.
"Yang memprihatinkan adalah para pejabat di sekitar Presiden masih mentah, mereka belum punya pengalaman di pemerintahan, terutama konon Seskab yang memberi informasi. Kasihan presiden berulang kali diberi data sampah yang menyesatkan rakyat," kata Ketua DPD PDIP Jawa Barat itu.
Desakan reshuffle atau mencopot Andy, juga mencuat. PDIP, kata Hasanuddin, tidak dalam posisi menyetujui atau tidak menyetujui.
Namun, lanjut Asisten Militer era Presiden Megawati ini, apakah Presiden mau mencopot atau tidak, bisa digunakan oleh Presiden.
"Soal tindakan yang harus di ambil Presiden Jokowi, kita serahkan saja kepada Presiden yang punya hak peregoratif mau diapain . Apakah hak itu mau dipakai atau sudah nyaman dengan situasi seperti sekarang ini," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku Indonesia masih punya utang ke IMF. Pernyataan Presiden itu, disikapi oleh Presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono.
Melalui akun twitter miliknya, SBY mengaku bahwa sejak 2006 utang Indonesia sudah lunas, lebih cepat empat tahun dari yang dijadwalkan.
SBY juga meminta, agar Presiden Joko Widodo memperoleh informasi yang lengkap soal utang tersebut. Biar tidak salah. (VIVAnews)