“Besok-besok negara hancur juga akan mencari kambing hitam, lari dari tanggung jawab,” kata Putri Bung Karno, Rachmawati Soekarnoputri dalam pesan singkat kepada intelijen, Selasa (7/4).
Menurut Rachmawati, menakutkan jika presiden tak tahu Perpres yang ditandatanganinya terkait DP mobil untuk pejabat negara dan kemudian menyalahkan Menkeu.
Rachmawati tak heran dengan gaya Jokowi seperti itu seperti yang dilakukan saat menjadi Gubernur DKI Jakarta dalam kasus pengadaan Bus TransJakarta.
Jokowi menyalahkan kepala dinas perhubungan DKI ketika itu, Udar Pristono.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku tidak mencermati satu per satu usulan peraturan yang harus ditandatanganinya, termasuk soal lolosnya anggaran kenaikan uang muka pembelian mobil untuk pejabat negara.
Menurut dia, Kementerian Keuangan seharusnya bisa menyeleksi soal baik dan buruknya sebuah kebijakan.
“Tidak semua hal itu saya ketahui 100 persen. Artinya, hal-hal seperti itu harusnya di kementerian. Kementerian men-screening apakah itu akan berakibat baik atau tidak baik untuk negara ini,” ujar Jokowi saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (5/4/2015).
Jokowi menceritakan, setiap harinya dia harus menandatangani dokumen yang begitu banyak. Hal itu membuat Jokowi, sebagai orang nomor satu negeri ini, mengakui bahwa dirinya tidak selalu memeriksa semua dokumen itu.