Penilaian itu muncul atas keputusan dan rencana politik yang selama ini telah dinyatakan secara terbuka baik oleh institusi maupun oleh tim sukses bila pasangan itu berhasil terpilih. FUUI yang selama ini menyatakan bersih dari politik praktis, kini merasa wajib untuk memberikan pandangannya. Pihaknya menyatakan, sikap itu muncul agar umat Islam tidak salah dalam memilih pemimpin. Putusan maklumat ini diakui telah melalui proses yang panjang.
“Saya perlu pertegas, ini tidak dalam posisi dukung mendukung salah satu calon, kami berkomitmen hanya untuk memikirkan umat, kami bersih dari kepentingan politik praktis," ujar Athian Ali Ketua FUUI, kepada wartawan di Masjid Al-Fajr, Jalan Cijagra, Kota Bandung, Senin (30/6) seperti dikutip ROL, Selasa 91/7).
Dalam Plipres tahun ini pihaknya mengeluarkan maklumat dalam bentuk ijtihad syar'i. Hal ini diakuinya untuk membimbing umat Islam agar mereka bisa memilih seuai dengan syariat Islam. Ia juga menyatakan bahwa pernyataan resmi ini dikeluarkan untuk menyelamatkan umat agar tidak mengambil keputusan yang salah.
Athian sendiri mengakui bahwa sangat mungkin maklumat yang dikeluarkan akan terkesan mendukung salah satu calon dan menafikan calon lain. Namun, ia mengklaim bahwa putusan ini murni ditinjau melalui dasar syar'i dan hukum Islam. "Kalau sudah bicara hukum ini tentu saja kita pertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT, dunia akhirat," katanya.
Ia menambahkan bahwa sebenarnya secara syar'i, pihaknya tidak melihat sosok ideal pada dua calon presiden. Menurutnya tidak ada satupun calon presiden yang dianggap layak untuk dipilih mewakili umat. Namun, dalam hal ini mereka harus melihat mana yang nilai kerentanannya bagi umat paling rendah.
Ia tidak menafikkan adanya ajakan salah satu pihak Capres agar FUUI memberikan dukungannya. Namun, FUUI tetap menyatakan sampai detik ini tidak pernah tereseret dan tidak ada hubungan dengan salah satu timses manapun. "Kami sedang berusaha memberi kesan bahwa kami tidak mewakili capres manapun, jadi kami nggak ada niatan untuk merapat kepada capres manapun," tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa putusan ini dikeluarkan salah satunya berkaitan dengan niat kubu Jokowi-JK untuk memperjuangkan pencabutan ketetapan MPRS No. 25 Tahun 1966 tentang Larangan Paham Komunisme. Hal itu menurutnya diikuti pula oleh keberpihakan kubu capres nomor dua itu kepada paham yang menurut Syariat Islam sesat, seperti Ahmadiyah, Islam Liberal, dan Syiah.
Pengharaman FUUI ini berangkat pula dari keinginan kubu Jokowi-JK untuk menolak Perda Syariat Islam. Hal ini diangap sebagai bentuk pernyataan terbuka terhadap kebencian pada Syariat Islam. "Karena secara UU No.11 tahun 2011 dan UU Otonomi Daerah sangat memungkinkan lahirnya sebuah Perda yang melindungi adat istiadat di daerah termasuk agama, pandangan, paham dan sebagainya. Seharusnya dihormati karena Islam salah satu dari enam agama yang diakui oleh negara," jelas Athian. [ROL/bersamadakwah/SUJA]