Kali ini data WikiLeaks menyebutkan tentang dugaan korupsi pengadaan uang RI di Australia yang menyeret sejumlah kepala negara dan mantan kepala Negara. Dan tentu saja hal ini akan banyak mengundang pro kontra. Namun kuatkah informasinya, ataukah fitnah semata?
Menurut dokumen WikiLeaks tertanggal 29 Juli 2014, ada kasus dugaan korupsi multi juta dolar yang secara eksplisit melibatkan beberapa tokoh dan pemimpin Asia seperti Indonesia, Malaysia dan Vietnam, termasuk keluarga dan pejabat senior masing-masing negara itu.
“Perintah super untuk memerintahkan keamanan nasional (Australia) untuk mencegah pelaporan tentang kasus ini, oleh siapa saja. (Tujuannya) untuk mencegah kerusakan hubungan internasional Australia,” tulis WikiLeaks, Rabu (30/7/2014).
Mantan Jubir Presiden Abdurrahman Wahid, Adhie M Massardi, justru meyakini informasi WikiLeaks tidak main-main alias bisa jadi benar adanya.
“WikiLeaks yang digagas Julian Assange, tentulah bukan kategori situs penyebar hoax atau kelompok jejaring sosmed yang kerjanya menebar fitnah atas pesanan orang atau parpol tertentu,” ungkap Adhie kepada INILAHCOM di Jakarta, Jumat (1/8/2014).
Assange, lanjut Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) itu, punya semangat besar untuk membongkar berbagai rahasia, terutama dari pemerintahan AS dan Australia serta beberapa negara Eropa yang berhubungan dengan korupsi dan pelanggaran HAM.
“Jadi apa yang diungkap WikiLeaks adalah fakta rahasia (atau yang dirahasiakan) negara tertentu demi menjaga hubungan baik,” paparnya.
Nah, kalau sudah begitu, lanjutnya, akan sia-sia belaka apabila ada pihak-pihak yang ‘tersengat’, melakukan bantahan atas informasi yang dilansir WikiLeaks. “Apalagi bila yang membantah orang yang oleh rakyatnya sendiri dibilang pembohong,” tandasnya.
Asal tahu saja, Presiden SBY telah membantah informasi WikiLeaks yang menyebut adanya andil Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri dalam dugaan korupsi pengadaan uang kertas di Australia pada 1999. Bantahan itu disampaikan SBY di kediamannya, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (31/7/2014).
“Saya berharap pemerintah Australia mengeluarkan statement yang terang agar nama baik Megawati dan saya tidak dicemarkan. Agar tidak muncul kecurigaan,” kata presiden.
Kalau sudah begitu, siapa yang berbohong dong? Apalagi Kedutaan Besar Australia di Jakarta menegaskan, tidak adanya keterlibatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dalam kasus Securency yang dikabarkan melibatkan sejumlah tokoh politik di Asia Pasifik, sebagaimana diberitakan Wikileaks. (dbs)
Rep: Muhammad Ishaq
Editor: Muhammad Ishaq