“Dikarenakan banyaknya pelanggaran di dalamnya maka tidak ada alasan bagi Anies-Sandi untuk melanjutkan reklamasi,” katanya kepada Kiblat.net, Senin (30/10/2017).
“Itu udah janji, harus ditepati, jadi harus melanjutkan janjinya, karena Anies-Sandi adalah politisi yang beriman,” tegas Kyai Shabri.
Dia menyebutkan bahwa Reklamasi Teluk Jakarta bukan untuk kepentingan rakyat. “Itu untuk kepentingan asing dan aseng,” imbuhnya.
FPI, kata dia, telah melakukan berbagai macam cara untuk menolak reklamasi. Salah satunya adalah memilih gubernur yang menolak reklamasi.
“Itu salah satu kerja nyata kita, karena kita juga tidak mau ada sejengkal tanah bangsa Indonesia yang diselewengkan kegunaannya,” tutupnya.
Dalam sejumlah kesempatan, pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dengan tegas menolak proyek reklamasi Teluk Jakarta.
“Mengapa kita menolak reklamasi, karena memberikan dampak buruk kepada nelayan kita dan memberikan dampak kepada pengelolan lingkungan,” kata Anies dalam debat putaran kedua Pilkada DKI 2017 pada 12 April 2017.
Sandiaga juga menyatakan hal yang serupa. “Kami mengambil keputusan untuk dihentikan (proyek reklamasi),” kata Sandiaga di kawasan Petojo, Jakarta Pusat, pada 17 Maret 2017 lalu.
Beberapa saat setelah pilkada, Anies dan Sandi tetap konsisten dengan penolakan mereka terhadap reklamasi.
“Kami juga pastikan jangan diteruskan itu reklamasi. Resep mujarab kalau reklamasi dijalankan bakal merata banjir di Jakarta,” kata Anies di Bukit Duri, Jakarta Selatan, pada 21 Juni 2017.
Sementara di Tebet, Jakarta Selatan pada 4 Mei 2017, Sandi mengatakan, “Reklamasi kami sesuaikan dengan rencana kerja kami yaitu menolak.” [Sujanews.com]
Sumber: