Namun kesan pemerintah membela Setnov untuk kepentingan koalisi hingga 2019 dan pilpres di masa mendatang sepertinya dilakukan melalui operasi-operasi yang sifatnya rahasia (silent operasion).
"Karena bagaimana pun juga Setnov ini ketua umum partai koalisi pendukung pemerintah saat ini dan Jokowi sangat berkepentingan untuk tetap dapat mendikte Quo Vadis partai Golkar," kata Pradipa kepada Harian Terbit, Senin (2/10/2017).
Adanya campur tangan terkait kasus hukum yang menjerat Setnov, ujar Pradipa karena PDIP sebagai partai pemerintah tidak bisa menjadi alat tawar Jokowi di pilpres mendatang. Apalagi ada keinginan PDIP yang akan menduetkan Jokowi dengan Puan Maharani. Namun sayangnya Jokowi kurang merespon keinginan sejumlah kader dan elit PDIP yang akan menduetkan Jokowi-Puan pada Pilpres 2019 mendatang.
"Jadi Golkar yang menjadi alat bargaining politik Jokowi untuk Pilpres 2019 dan pada akhirnya partai golkar tersandra oleh kasus Setnov," paparnya.
Terkait silent operasion harus dilakukan Jokowi, sambung Pradipa, karena jika sampai Jokowi membantu langsung tersangka kasus korupsi Setnov secara langsung maka bisa merusak dan makin jatuh wibawa dan reputasi Jokowi dihadapan publik. Tapi putusan soal praperadilan Setnov yang dikabulkan oleh hakim sudah sangat predictable (dapat diprediksi) sejak awal. [Sujanews.com]
Sumber: