Anomali, karena di dalam teori hukum pidana Terdakwa merupakan pihak yang berhadapan dengan Negara atas tuduhan melakukan suatu kejahatan, sedangkan jabatan Wakil Gubernur adalah jabatan Negara. Apalagi delik penistaan agama 156a KUHP tercantum pada Buku II Bab V KUHP termasuk pada delik kejahatan terhadap ketertiban umum. Sehingga adanya penyataan jaminan dari pejabat Negara “dapat dianggap” sebagai dukungan kepada seseorang yang didakwa melakukan kejahatan mengganggu ketertiban umum.
Ketentuan Pasal 31 KUHAP sebagai dasar hukum jaminan orang, sama sekali tidak memberikan definisi mengenai kualifikasi “Orang” yang dimaksud. Namun dengan adanya ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (PP 27 Tahun 1983), yang mewajibkan penjamin membayar sejumlah uang kepada Negara atau dalam hal tidak terdapat uang diganti dengan penyitaan barang milik Penjamin, apabila orang yang dijamin melarikan diri dan selama 3 (tiga) bulan tidak ditemukan, menjadikan kedudukan pejabat negara (Wagub DKI Jakarta) tidak dapat menjadi penjamin.
Hal ini dikarenakan Kedudukan Wagub DKI Jakarta sebagai penjamin mempunyai konsekuensi hukum terhadap uang atau barang Pemprov DKI Jakarta yang menjadi objek tebusan apabila Ahok melarikan diri, akan tetapi berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, uang atau barang milik Negara tersebut tidak dapat digunakan sebagai tebusan terdakwa yang melarikan diri. Dengan kata lain jaminan yang diberikan Wagub DKI Jakarta tidak dapat dijalankan (non executable), apabila Terdakwa (Gubernur Ahok) melarikan diri.
Selain jaminan dari Wagub DKI Jakarta tidak dapat dijalankan apabila Gubernur Ahok melarikan diri, tindakan Wagub Djarot yang memberikan jaminan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad). Dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, karena Wagub Djarot tidak memiliki kewenangan untuk memberikan jaminan terhadap tahanan.
Dalam hal terjadinya penahanan terhadap Kepala Daerah (Gubernur Ahok), tugas dan kewenangan Wakil Kepala Daerah (Wagub Djarot) menurut Pasal 65 ayat (1), (2), dan (4) jo. Pasal 66 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Pemda) adalah melaksanakan tugas dan wewenang kepala Daerah, yang terbatas dengan tugas: a. untuk memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD; d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama; e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kewenangan: a. mengajukan rancangan Perda; b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah; d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan / atau masyarakat; f. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu jelaslah Wagub Djarot telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan tindakan atas nama jabatan yang tidak dalam lingkup tugas dan kewenangannya selaku wagub DKI Jakarta.
Wagub Djarot juga tidak dapat berdalih bahwa tindakannya tersebut merupakan kebijaksanaannya (wijsheid) dalam bentuk kebebasan bertindak (discretionary power), dikarenakan kebebasan bertindak dari pejabat negara haruslah dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangannya selaku pejabat negara, sedangkan pemberian jaminan terhadap Gubernur Ahok tidaklah termasuk tugas dan kewenangan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Tidak hanya telah menyalahgunakan kewenangan, tindakan Wagub Djarot tersebut bertentangan dengan azas profesionalitas yang merupakan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (Algemene Beginselen van Behoorlijke bestuur) sebagaimana diatur pada Pasal 58 huruf f Undang-Undang Pemda. Bertentangan dengan azas profesionalitas, karena tindakan Wagub Djarot tersebut telah mencampur adukkan kepentingan pribadinya selaku seorang sahabat dari Ahok, dengan jabatannya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta sebagai jabatan Negara. Tentunya menjadi berbeda apabila jaminan tersebut diberikan selaku pribadi yang memang tidak terdapat larangan, meskipun sebuah jabatan Negara selalu melekat pada pribadi seorang pejabat (assesoir).
Akhirnya, berdasarkan alasan di atas saya berpendapat, demi tujuan dari lembaga jaminan orang agar sesuai dengan peruntukkannya (doelmatigeheid), maka sudah sepatutnya jaminan yang diberikan oleh Bapak Djarot Syaiful Hidayat selaku Wagub DKI Jakarta tersebut untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Negara ini, apabila pejabat Negara “diberikan ruang” untuk masuk ke dalam lembaga jaminan orang, karena dapat dianggap sebagai dukungan terhadap orang yang didakwa Negara telah mengganggu ketertiban umum.
Penulis: Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H. (Direktur Eksekutif Street Lawyer Legal Aid) [Sujanews.com]