hal itu bertentangan dengan jati diri Jakarta yang menjadi miniatur Indonesia.
"Kami betul-betul memastikan di Jakarta tidak boleh satu pun diterbitkan perda-perda syariah. Saya jamin itu nggak boleh ya, ini adalah kota miniaturnya Indonesia, tidak boleh, karena saya sudah mendengar selentingan ada perda syariah, ada wisata syariah kek, ini apa-apaan ini," ujarnya di Jati Padang, Jakarta Selatan, Jumat (24/3/2017) seperti diwartakan detik.com
Bagi Djarot, isu-isu seperti itu justru akan mengganggu ketenteraman masyarakat sekaligus juga bertentangan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
"Nggak boleh, inilah Bhinneka Tunggal Ika ada di sini, mohon maaf kalau seperti ini saya agak naik ini," kata dia
Djarot menyebut pihaknya sudah bekerja keras mencegah tindakan intoleransi di Jakarta. Saat aktif kembali menjadi wakil gubernur, Djarot akan menggalakkan kegiatan yang toleran.
"Kami sudah melakukan terus-menerus (mengurangi intoleransi), termasuk dengan forum FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), kemudian kita membuka sekolah namanya Sabda, yaitu Sekolah Agama Bina damai, sudah beberapa kali sekolah itu pernah dilakukan di pastoral, pernah dilakukan di pondok pesantren, pernah dilakukan di vihara," kata Djarot [Sujanews.com]