Dewan HAM PBB, Jumat pekan lalu telah memutuskan untuk mengirim misi pencari fakta internasional ke negara Asia tenggara itu. Para pencari fakta ini dimaksudkan untuk mengumpulkan “fakta-fakta dan keadaan” atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh militer dan pasukan keamanan Myanmar, khususnya pelanggaran terhadap Muslim Rohingya.
Kementerian Luar Negeri Myanmar menyatakan bahwa pembentukan misi ini hanya akan membuat masalah lebih besar, bukan menyelesaikan masalah yang sudah ada saat ini. Demikian menurut lapor Anadolu Agency.
“Myanmar telah dipisahkan diri dari resolusi secara keseluruhan,” kata pernyataan itu. Pernyataan itu juga menyatakan bahwa keputusan untuk mengirim misi pencari fakta tidak sesuai dengan situasi yang kompleks dan menantang di lapangan serta keadaan nasional Myanmar.
Pemerintah Myanmar juga mengatakan akan menetapkan rencana aksi yang jelas untuk pelaksanaan rekomendasi interim yang dibuat oleh Komisi Penasehat pimpinan Koffi Annan mantan Sekjen PBB di negara bagian Rakhine pekan lalu. [Sujanews.com]