Dia mengatakan, yang terpenting pendirian sekolah tersebut harus tetap dalam pantauan pemerintah. “Kita gak perlu risau, orang laun juga boleh mendirikan di sini, siapapun tapi koridornya tetap ada,” ujar Maksum dikutip dari Republika, Rabu (1/3).
Kementerian Pendidian dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag) dan Kemenristek harus berperan aktif pendirian lembaga pendidikan dari manapun. Lembaga pendidikan yang didirikan oleh negara luar harus tetap mempertahankan waja Indonesia.
Indonesia, menurut Maksum, tidak perlu menutup diri kepada dunia luar yang akan mendirikan lembaga pendidikan di dalam negeri. Namun, Maksum menegaskan, keterbukaan juga harus memiliki batasan.
“Keilmuan gak ada masalah tapi kisi-kisi politis dan lain sebagainya harus dibingkai betul dalam koridor,” kata Maksum yang juga sebagai Wakil Ketua Umum PBNU itu.
Maksum menambahkan, umat Islam Indonesia mayoritas moderat. Untuk itu, Maksum pun mengharapkan sikap umat Islam Indonesia yang moderat jangam sampai ditarik ke paham kanan maupun kiri.
Sebelumnya, isu wahabi muncul menyusul kedatangan Raja Salman dan rombongan ke Indonesia. Termasuk dengan rencana didirikannya tiga sekolah setingkat perguruan tinggi di tiga kota besar di Indonesia. [Sujanews.com]