SBY menjelaskan, pada tanggal 7 Oktober 2016 lalu, sebagaimana yang disangkakan Ahok, memang ada pertemuan antara Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni dengan pengurus PBNU.
Namun, SBY menegaskan, pertemuan itu dalam rangka memohon doa restu dan nasihat untuk pasangan Agus-Silvy yang saat itu akan maju dalam gelaran Pilkada DKI Jakarta 2017. SBY tidak ikut pada pertemuan itu.
“Pertemuan itu tidak ada kaitannya dengan Ahok atau MUI termasuk dengan tugas-tugas fatwa,” ujar SBY di Wisma Proklamasi, Jakarta, Rabu (01/02/2017) petang.
Sedangkan, tambah SBY, pembicaraan via telepon antara dia dengan Kiai Ma’ruf –seperti disebut Ahok sebelumnya– hanya sebatas tukar pikiran berkaitan dengan dinamika dunia Islam.
Dan pembicaraan itu, terang SBY, dilakukan melalui sambungan staf Kiai Ma’ruf.
Soal Dugaan Penyadapan Ilegal
SBY mengungkapkan, bahwa terkait tuduhan adanya pesanan fatwa, hal itu bisa ditanyakan langsung kepada MUI.
“MUI itu majelis, memang ada ketuanya. Tapi segala sesuatunya dimusyawarahkan. Apa pendapat keagamaan MUI di bawah tekanan SBY atau siapapun, tanyakan saja,” ungkapnya dalam konferensi pers yang disiarkan langsung stasiun televisi itu.
Berkenaan dengan pernyataan Ahok yang menyebut mengetahui percakapan SBY dengan Kiai Ma’ruf, SBY menyatakan, kalau terjadi penyadapan ilegal, hal itu merupakan suatu kejahatan.
“Sebuah kejahatan karena itu adalah penyadapan ilegal. Saya hanya mohon hukum ditegakkan,” tandasnya.
Pada sidang kedelapan kasusnya di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (31/01/2017), Ahok mengaku mengetahui adanya percakapan telepon antara Kiai Ma’ruf dengan SBY pada tanggal 6 Oktober lalu.* [Sujanews.com]