Rivlin mengklaim, seruan aneksasi itu sebagai penerapan kedaulatan Israel sesuai hasil Perang Enam Hari 1967. Seruan Presiden Rivlin disampaikan di acara B’Sheva Jerusalem Conference, sebuah acara pro-pemukiman Yahudi di atas tanah-tanah Palestina di Tepi Barat, pada Senin (13/02).
Dalam acara itu, Rivlin juga mengritik pernyataan pemerintah Amerika Serikat (AS) yang dipimpin Presiden Donald Trump soal ekspansi pemukiman di tanah Palestina sebagai penghalang perdamaian. Menurut Rivlin, ekspansi pemukiman bukan penghalang upaya perdamaian, karena itu bagian dari pelaksanaan kedaulatan Israel.
Rivlin melanjutkan, hasil Perang Enam Hari 1967, Israel berdaulat atas wilayah Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Dataran Tinggi Golan.
”Saya, Rubi Rivlin, percaya bahwa Zion sepenuhnya milik kita. Saya percaya kedaulatan Negara Israel harus dalam semua blok,” klaimnya, mengacu pada seluruh wilayah Tepi Barat, seperti dikutip dari Times of Israel, Selasa (14/2/2017).
Awal bulan ini parlemen Israel meloloskan RUU tentang pembangunan pemukiman dan pos-pos di atas tanah pribadi warga Palestina di Area C Tepi Barat. Pembangunan itu semula tidak disetujui oleh pemerintah Israel karena dianggap ilegal menurut hukum Israel.
Namun, dengan aturan baru itu, para pemukim Israel akan diizinkan untuk tinggal di tanah pribadi warga Palestina jika tidak diketahui kepemilikannya. Aturan baru itu juga memerintahkan kompensasi bagi warga Palestina pemilik tanah dengan besaran kompensasi sesuai “harga pasar”.
Rivlin mengaku bingung bagaimana Israel menegakkan kedaulatannya sesuai hasil Perang Enam Hari 1967. ”Sepanjang tahun, Negara Israel tidak tahu bagaimana menggunakan akal dan tanggung jawab serta melaksanakan kedaulatan,” ujarnya.
”Di Yerusalem timur, Israel telah melaksanakan kedaulatan, pemerintah mulai meloloskan hukum untuk Yerusalem dan kemudian hukum untuk Dataran Tinggi Golan. Hukum-hukum ini diterapkan untuk kedaulatan,” imbuhnya. [Sujanews.com]