“Dalam talkshow kami beberapa waktu lalu berjudul “Selamatkan Jakarta Dari Kecurangan Pilkada”, memang tanda-tanda kecurangan itu sudah jelas sekali, dan sangat sistematis,” ujarnya dalam konferensi pers bersama Forum Umat Islam, di Sofyan Hotel, Jakarta, Selasa (14/02).
Ia menyebut, bahwa contoh nyata adalah masuknya KTP Palsu yang menurutnya lebih dari 500 ribu. Ia menyebut, data itu ia peroleh dari bea cukai. Mendagri pun disebutnya sudah mengakui hal itu.
“Mendagri mengaku KTP itu untuk kepentingan bisnis, ini kan aneh sekali, padahal kalau di Indonesia, jika seseorang sudah memiliki KTP itu bisa melakukan apapun, karena sudah tercatat sebagai warga negara Indonesia” terangnya.
Malik menjelaskan, seharusnya untuk menjadi warga negara Indonesia, minimal harus berdiam diri di Indonesia selama 5 tahun.
“Kecurangan tersebut terbilang sistematis karena Gubernur Ahok bilang, untuk membuat KTP tidak harus ada pengantar dari pengurus RT-RW, cukup langsung ke Kelurahan, tapi ini tidak ditindak lanjuti oleh penegak hukum, kami nilai kecurangan sudah dimulai,” tegasnya.
Bahkan, menurutnya, ketika Ahok menjadi gubernur lagi, sedangkan UU mengharuskannya diberhentikan sementara, adalah langkah kecurangan sistematis lainnya.
“Dengan Ahok menjadi gubernur lagi, di sini ada dugaan keras terjadinya kecurangan, karena dia bisa mengkonsolidasi pemerintahan mulai dari provinsi sampai kelurahan. TPS yang tersebar, dan kotak suara yang masuk kan dibawa ke kecamatan, dan seluruh petugasnya dari kecamatan, siapa yang menjamin tidak adanya kecurangan, dan akan aman, saya mencurigai disitu terjadi kecurangan,” tegasnya.
Selanjutnya, ia menilai bahwa himbauan Kapolda Metro Jaya agar masyarakat tidak melakukan monitoring terhadap TPS kurang tepat.
“Ada yang kurang etis disampaikan oleh kapolda, bahwa masyarakat nggak boleh mengawasi hal itu, ini aneh, bahkan mestinya masyarakat mengawasi, jika nantinya ada yang ganjal dalam pemilihan kepala daerah ini,” tutupnya. [Sujanews.com]