Ahok Gate digulirkan oleh sejumlah fraksi di DPR setelah Menteri Dalam Negeri tidak (Mendagri) Tjahjo Kumolo tidak memberhentikan sementara Ahok dari jabatannya, meski sudah jadi terdakwa kasus dugaan penistaan agama.
Partai yang menginisiasi hak angket Ahok Gate adalah Gerindra, Partai Demokrat, PKS, dan PAN. Sementara yang menolak merupakan partai pendukung pemerintah yakni Yakni PDIP, PKB, PPP, Golkar, NasDem, dan Hanura.
Pengamat politik dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, mengatakan yang menarik perhatian dari hak angket Ahok Gate ini, adalah posisi PAN yang justru ada di kubu Gerindra, Demokrat, dan PKS yang bukan partai pendukung pemerintah.
Padahal, PAN adalah salah satu partai pendukung pemerintah di mana salah satu kadernya menduduki kursi menteri di Kabinet Kerja Jilid II.
"Jadi pertarungan politik angket ini tak lagi jadi medan tempur antara parpol pendukung pemerintah atau bukan, tapi lebih ke konstelasi Pilgub DKI yang kemudian menjalar ke Senayan," kata Masnur seperti dikutip dari Okezone, Sabtu (25/2/2017).
Dia menilai, Ahok Gate ini akan jadi bola panas di DPR antara dua kutub, yakni yang berjuang agar hak angket ini terealisasi dan yang mau hak angket ini gagal. "Nantinya angket bukan tidak mungkin jadi alat tawar menawar politik," pungkasnya. [Sujanews.com]