Dan statusnya sebagai negara komunis, dilakukan secara terbuka, terang-terangan dan tidak dengan main petak umpet.
Jadi tak lagi terlalu mengagetkan jika saat ini ada yang menyebut-nyebut bahwa kita di Indonesia harus mengantisipasi ancaman bahaya komunis dari China.
Tapi yang terbaru sebetulnya adalah pandangan yang menempatkan China Komunis sebagai kekuatan ekonomi baru dunia, yang memiliki nafsu menjajah ke berbagai negara. Satu negara yang menjadi incerannya disebutkan adalah Indonesia.
China Komunis ternyata lebih ditakuti ketimbang Amerika yang kapitalis dan liberal. Setidaknya ketakutan itu sedang menyapu sejumlah warga Indonesia.
Kekhawatiran atas komunisme semakin bertambah, sebab Komunis Tiongkok atau China Komunis ini, ketika masuk untuk menjajah Indonesia diperhitungkan lebih mudah masuknya.
Sebab mereka bakal disambut warga China khususnya para konglomerat China yang sudah punya basis kuat di Indonesia. Mereka masuk ke Indonesia disambut dengan hamparan karpet merah.
Sehingga jadilah Indonesia, menurut versi tersebut sebagai negara merdeka yang dijajah oleh komunis dan konglomerat China.
Maka lengkaplah sudah semua penderitaan Indonesia. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tetapi menjadi jajahan dari negara yang tidak beragama.
Kemudian negara yang tidak beragama ini berkolaborator dengan konglomerat. Sementara para konglongerat ini kurang bersahabat dengan masyarakat lokal yang beragama Islam.
Jadilah Indonesia sebuah negara jajahan terbesar di dunia oleh China. Akhirnya muncullah isu SARA.
Indonesia tak lagi menjadi tuan di negerinya sendiri.
Dan menariknya lagi, stigma itu ditarik-tarik ke arah Istana. Yang dituju adalah Presiden Joko Widodo, pemimpin Indonesia.
Bekas Walikota Solo ini malah makin dikesankan oleh sementara kalangan sebagai pemimpin Indonesia yang perlu dicurigai. Karena Jokowi digadang-gadang atau boleh jadi juga seorang agen komunis.
Stigma itu kini makin sering muncul di media-media sosial yang sekaligus mengaitkan bahwa Joko Widodo sebagai Presiden RI yang kini lebih dekat dengan RRT atau China.
Persahabatan Presiden Joko Widodo dengan semua kalangan, perlu diwaspadai. Semua langkah dan keputusan Presiden Joko Widodo harus dianalisa secara tajam.
Kedekatannya dengan Ahok, Basuki Tjahaja Purnama, tak ketinggalan dicurigai. Ahok disebut-sebut akan berpartner dengan Jokowi dalam Pilpres 2019.
Pokoknya isu China Komunis, Konglomerat China, SARA dan Freeport bercampur baur.
Stigma ini kemudian makin menyebar bersamaan dengan terjadinya perseteruan antara CEO Freeport McMoran dengan pemerintah Indonesia.
Yang dihembus-hembuskan bahwa sikap Indonesia yang konfrontatif terhadap CEO dari Amerika itu, karena di belakang Joko Widodo sebetulnya sudah menunggu investor China atau RRT. Yang sewaktu waktu ingin me-nyam-nyam Freeport.
Sebetulnya letih membaca postingan dan perdebatan yang membahas soal Freeport dari perspektif komunis dan non-komunis.
Apalagi intinya menggiring dan di"framing" serta di"plotting" bahwa ada pertarungan antara Naga (China Komunis) dengan Robot Raksasa (Amerika Kapitalis).
Tapi yang cukup menarik sebetulnya adalah China yang dalam kasus Freeport ini sedang dikesankan sebagai investor yang jauh lebih buruk ketimbang pemodal asal Amerika.
Sementara benar tidaknya China tertarik membeli atau mengambil alih Freeport masih bersifat rumor. Bahkan mungkin juga hoax.
Sebab nyatanya tak pernah ada pengumuman soal itu.
Sebagai pengamat, saya hanya bisa tersenyum dengan keadaan seperti ini. Sambil rasa penasaran yang muncul, saya pelihara.
Siapa sebenarnya pengendali mesin propaganda yang menyebarkan opini seperti ini di media sosial?
Saya tidak percaya serangan media sosial kepada Presiden Joko Widodo baik dalam perseteruan dengan Freeport maupun citranya sebagai seorang pemimpin yang dekat dengan komunis, terjadi begitu saja.
Lagi pula menempatkan China sebagai pengusaha ataupun penguasa buruk sambil memoles bahwa investor AS itu lebih baik bagi Indonesia, jelas sangat tidak sehat.
Yang terjadi di persaingan dunia saat ini sebenarnya adalah kemampuan AS dalam hampir semua bidang sudah disaingi oleh China. China sebagai raksasa ekonomi baru, itu sebetulnya yang lebih tepat.
Tidak percaya? Coba ke Shanghai, salah satu kota bisnis terbesar di daratan Tiongkok. Jika anda sudah pernah ke daratan Amerika lalu ke Shanghai, baru bisa melihat perbedaan atau persamaan RRT dan AS.
Di Shanghai misalnya digelar setiap tahun kejuaraan olahraga bergengsi di dunia dengan hadiah juara jutaan dolar. Apakah itu golf, olahraga yang sebelumnya didomniasi AS atau tennis lapangan maupun Formula One.
Kalau golf dijadikan ukuran, jelas itu bukan budaya atau permainan orang-orang komunis. Golf awalnya disebut sebagai olahraga orang bourjois. Musuh komunis.
Sepakbola profesional. China saat ini sedang merekrut banyak pemain asal Liga Eropa. Klub China bisa menggaji sampai Rp. 2 miliar per minggu per pemain.
Oscar, pesepakbola Brasil yang merumput di Chelsea, London, sudah hengkang ke China.
Selain itu pengusaha China - dan mereka komunis, juga mulai membeli klub-klub sepakbola. AC Milan, salah satu klub raksasa ternama di Itali, sebagian sahamnya sudah jatuh ke tangan pengusaha China Komunis.
Di luar itu semua, satu hal yang pasti, China Komunis sudah membuktikan, ketika Hongkong dikembalikan oleh Inggris pada 31 Juli 1997, koloni itu tetap dipertahankannya seperti ketika masih dikuasai Inggris.
Ketakutan Hongkong akan menjadi negara dengan dua sistem, dimana komunis yang dominan, tidak terbukti. Semakin kuat lagi contoh ini, karena Makau yang dulunya dikuasai Portugis, kini sudah menjadi bagian dari China Komunis.
Sehingga semua prediksi tentang Hongkong serta sikap ekspansionis China Komunis, meleset.
Nah jangan-jangan stigma dan persepsi kita tentang China Komunis juga meleset.
Atau kecemburuan kita terhadap warga China yang sukses seperti Salim Group, Sinar Mas, BCA, Djarum dan sebagainya, kita campuradukkan dengan persoalan China Komunis. Air dan minyak yang sama-sama cair, kita masukkan dalam mesin analisa.
Atau ketidaksukaan terhadap Ahok BTP yang tidak bisa menjaga mulutnya, telah berimbas keluar dari konteks Freeport.
Karena pada hakekatnyam siapapun yang mengelolah Freeport, jelas punya agenda ingin meraup keuntungan sebesar-besarnya.
Persoalan kita dalam konteks Freeport, sebetulnya bukan China atau Amerika. Tetapi siapa investor yang bisa memberi porsi benefit lebih besar.
Kalau itu yang menjadi tujuan, yah Freeport tetap dikelolah oleh McMoran pun tak masalah. China, Korea, Rusia atau India yang masuk ke Tembagapura, juga tak jadi soal.
Masalah timbul, karena McMoran berusaha mendikte semua keinganannnya.
Dan yang membuat persoalan menjadi rumit agenda McMoran itu diterjemahkan oleh orang-orang yang dipercaya Jokowi yang bermanuver sesuai kepentingan dan agenda mereka.
Singkatnya persoalan yang gampang dipersulit dan yang sulit semakin dipersulit. [***]
Penulias adalah wartawan senior [Rmol/Sujanews.com]