Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto membeberkan data terbarunya bahwa setiap tahun APBD DKI Jakarta mengalami kebocoran sekitar Rp 17,5 triliun dari total Rp 70 triliun.
"Saya ngomong di sini berdasarkan data dari ahli. Saya tidak mau ngarang-ngarang di sini, banyak kamera (wartawan) yang merekam," kata Prabowo.
Menurutnya dari nilai kebocoran tersebut, seharusnya bisa dibuat untuk membangun infrastruktur dan membuat masyarakat DKI lebih sejahtera.
"Anggaran sebesar Rp 17,5 triliun itu kalau digunakan secara benar bisa untuk membuat ribuan rumah sakit dan sekolah," jelas mantan Danjen Kopassus ini.
Pernyataan Prabowo menuai reaksi pro-kontra di media sosial. Agar tidak dianggap fitnah, sebaiknya Prabowo segera melaporkan penyimpangan APBD DKI dimaksut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mengingat, sejauh ini ihwal kejahatan KKN APBD DKI merupakan tanggungjawab mantan Gubernur Joko Widodo maupun Basuki Tjahja Purnama alias Ahok. Namun berbagai laporan ke KPK terkait kedua kedua oknum tersebut tidak pernah diproses.
Prabowo Subianto dalam kapasitasnya selaku Ketum Gerindra yang selama ini dikenal sangat anti KKN, saya kira sangat tepat untuk berani menyerahkan temuannya ke KPK. Tindakan itu sangat mulia dan akan didukung oleh rakyat.
Sehingga pernyataan Prabowo tidak dianggap sebagai fitnah dan isu kampanye semata. Namun murni bertujuan mendorong penegakkan hukum dan upaya mencegah kerugian uang negara.
Fakta tentang skandal APBD DKI Jakarta bermula dari kasus TransJakarta di masa kepemimpinan Jokowi dan berlanjut ke periode Ahok. Pihak terkait sudah dipenjarakan, namun kedua “sijoli” Jokowi-Ahok terkesan kebal hukum.
Beberapa kasus yang sempat mencuat diantaranya skandal pembelian lahan RS Sumber Waras dan pembeian lahan fiktif Cengkareng. Namun, kedua kasus tersebut kini mandek di KPK dan Bareskrim Polri.
Sikap KPK yang terkesan melindungi Jokowi dan Ahok perlu direspon secara serius melalui desakan publik dan peran aktif para petinggi Parpol. Prabowo dapat menggalang elite bangsa dan elemen rakyat untuk menyeret Jokowi dan Ahok ke penjara.
*** [Sujanews.com]