Sujanews.com — Sejak awal kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Purnama alias Ahok muncul ke permukaan dan menjadi sorotan publik, satu-satunya strategi yang dilakukan negara adalah menunggu reaksi publik.
Anggota DPD RI, Fahira Idris, menduga, jika reaksi publik biasa-biasa saja atau hanya riak-riak kecil, maka pengusutan kasus ini bisa ditunda setelah pilkada.
Namun, nyatanya reaksi publik sangat luar biasa dan pemerintah gamang melihat bola salju desakan masyarakat dari seluruh Indonesia agar proses hukum Ahok dilakukan dengan cepat, tegas, dan transparan.
Kondisi ini, bagi Fahira, memperlihatkan baik Presiden dan para pembantunya terutama Polri tidak sensitif menganalisis situasi. Padahal, kasus ini berpotensi menjadi sebuah krisis sangat tinggi jika dianalisis secara akal sehat, baik tingkat keterdesakan dan tingkat keseriusan.
Seharusnya, Aksi Bela Islam jilid I yang berlangsung 14 Oktober lalu sudah menjadi sinyal bahwa isu dugaan penistaan agama ini akan meluas. Namun, paska aksi jilid I tersebut, publik melihat perkembangan kasus ini tidak ada greget-nya.
"Pra Aksi Damai 411 (4 November), pemerintah khawatir aksi ini akan disusupi dan akan ricuh, tetapi pemerintah tidak menutup celah-celah yang bisa dimanfaatkan oknum tertentu untuk membuat ricuh. Presiden harusnya bersedia menerima wakil peserta aksi. Presiden harus bangga masih menjadi tumpuan rakyat untuk mengadu langsung. Ini bentuk penghormatan, tetapi malah tidak disambut," sesal Fahira.
Fahira mengaku tidak tahu siapa yang merekomendasikan Presiden Jokowi agar tidak menemui langsung perwakilan peserta aksi.
"Tapi yang jelas, rekomendasi ini keliru, Presiden harus tahu itu," tegas anggota DPD asal Jakarta ini.
Fahira memprediksi ketiadaan manajemen konflik terkait kasus Ahok ini akan berlanjut. Selama Ahok diperiksa, ada gerakan yang coba menggeser dan membolak-balik logika publik bahwa Buni Yani, pengunggah video pidato Ahok ke media sosial, sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas kemarahan publik dan kericuhan aksi damai 411.
Dia menilai ada gerakan yang masif dan sistematis untuk mencari kambing hitam atas semua peristiwa besar yang terjadi belakangan ini.
"Kasus utama itu dugaan penistaan agama oleh Ahok. Kasus Buni Yani itu kasus sampingan. Bagaimana ceritanya, obyek yang menjadi kasus utama masih dalam pemeriksaan, tetapi obyek yang menjadi kasus sampingan sudah berpotensi menjadi tersangka. Opini-opini seperti ini akan menambah polemik baru karena banyak yang marah atas opini seperti ini," pungkasnya.(PM) Sujanews.com
