Sujanews.com —Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mengatakan, sesudah dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, pemerintah harus menghentikan pencitraan karena selama ini hanya sedikit hasil yang dirasakan masyarakat.
Jokow Widodo dan Jusuf Kalla dilantik menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia pada 20 Oktober 2014, menggantikan Susilo Yudhoyono dan Boediono.
"Presiden harus berhenti pencitraan, dua tahun ini hasilnya cuma sedikit yang dirasakan masyarakat karena kita ini people centered development bukan membangun beton," kata Zon, di Gedung Nusantara III, Jakarta, Senin (17/10/2016).
Dia mengatakan, pembangunan bukan hanya sebatas berbentuk fisik namun harus berbasiskan pada pemberdayaan manusia.
Sejak Kabinet Kerja dari pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, terdapat Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yang dipimpin Puan Maharani.
Zon menilai, hal yang menjadi cita-cita untuk memenuhi janji kampanye pemerintahan Jokowi-JK di semua bidang, masih jauh dari kenyataan.
"Di sisi ekonomi, sebagian masyarakat merasakan kalau ekonomi semakin sulit, harga naik, daya beli masyarakat rendah, dan sulit mencari pekerjaan," ujarnya.
Di bidang politik, menurut dia, dua tahun ini masih didominasi keinginan untuk melakukan satu penguasaan terhadap kelompok atau partai politik.
Dia mengatakan, kondisi itu membuat kehidupan politik di Indonesia kurang sehat karena ada beberapa partai politik dipecah-belah karena ada jejak diintervensi pemerintah.
"Kondisi itu menyebabkan kehidupan demokrasi kita masih diwarnai demokrasi diintervensi keinginan kekuasaan," katanya.
Dia mengatakan, di bidang hukum, secara singkat terlihat hukum di Indonesia semakin tidak jelas karena tumpul ke atas namun tajam ke bawah.
Menurut dia, diskriminasi hukum terjadi di mana-mana, misalnya Badan Pemeriksa Keuangan menyampaikan ada kerugian negara namun tidak diusut namun petty corruption atau korupsi kecil dikejar.
"Korupsi kecil atau petty corruption dikejar, misalnya yang dilakukan Presiden di Operasi Pemberantasan Pungli. Menurut saya itu peristiwa memalukan karena seharusnya cukup ditangani Polsek saja," katanya.
Pada sisi lain, Jokowi, menyatakan tidak peduli dengan penilaian pihak lain sepanjang yang dia lakukan soal operasi pemberantasan pungli itu dia anggap baik untuk rakyat.
Jokowi juga mendorong pembangunan berbagai infrastruktur di Tanah Air, dan terus mengupayakan target sejumlah hal tercapai, di antaranya pembangkit listrik dengan daya terpasang 35.000 MegaWatt.
Zon menilai presiden terlalu power oriented sehingga bukan bekerja sesuai yang diharapkan menjadi realitas.
Dia juga mencontohkan sejauh mana janji presiden ingin mendirikan 50.000 Puskesmas dalam lima tahun, lalu janji membeli kembali PT Indosat Tbk (Persero).
Karena itu dia menilai presiden harus fokus pada hasil kerja sehingga tagline "Kerja Nyata" yang selalu dikatakan presiden, bukan hanya slogan saja. (icl/antara)