"Saya kira presiden dalam hal ini tidak bisa cepat dalam mengambil keputusan, presiden lamban dalam hal ini, Presiden harus secepatnya ngambil keputusan, gak boleh terlalu lama membiarkan kekosongan ini terjadi," tandas dia di kompleks Parlemen Jakarta, Senin (03/10/2016).
Selain itu, saran Andi, Jokowi harus melibatkan instrumen yang ada dalam memilih Menteri ESDM baru. Jangan sampai, ucapnya, ada pembisik-pembisik di luar instrumen seperti kejadian Arcandra Tahar.
"Jadi kalau bicara hak prerogatif presiden itu kita gak bisa menyalahkan orang lain, jadi saya kira instrumen yang ada di sekitar presiden harus dilibatkan. Tapi kalau ada kesalahan, ya menjadi tanggung jawab presiden," tegas dia.(yn)
