Hal ini diungkapkannya terkait klaim Ketua tim pemenangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang juga salah satu ketua PBNU, Nusron Wahid, yang mengaku bahwa warga NU di Jakarta lebih memilih Ahok dibandingkan bakal calon gubernur lain.
"Tidak benar kalau ada yang bilang PBNU mendukung salah satu calon. Jadi jangan asal mengklaim didukung nahdliyin," kata Ma'ruf Amin, Jumat, 23 September 2016.
Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini mengakui memang ada beberapa calon kepala daerah yang meminta restu kepada PBNU. Namun, ia menegaskan bukan berarti organisasi Islam terbesar di Indonesia itu otomatis memberi dukungan.
Menurutnya, PBNU memiliki kriteria dalam memilih pemimpin. Sikap NU dalam memilih pemimpin non-muslim, mengacu pada hasil Muktamar 1999 di Lirboyo Kediri.
Saat itu, ulama merumuskan salah satu syarat dibolehkannya memilih pemimpin non-muslim, adalah jika tidak adanya calon pemimpin muslim yang adil. Hukum kemudian menjadi dhorurot, memilih non-muslim karena paksaan keadaan maka dibolehkan.
"Yang menjadi kriteria pemimpin adalah yang muslim jujur dan adil. Kalau tidak ada maka dibolehkan memilih pemimpin non-muslim asalkan memiliki sifat jujur dan adil," jelasnya.