Demikian disampaikan tokoh nasional Rachmawati Soekarnoputri. Bahkan Rachma menilai, apa yang sudah diprediksi sejak Pilpres, kini benar-benar terbukti dan menjadi kenyataan. Misalnya membiarkan korupsi sistemik mega-skandal keuangan negara seperti bantuan likuiditas bank Indonesia (BLBI)
"Kini rakyat diperas melalui program Tax Amnesty," kata Rachma dalam keterangan beberapa saat lalu (Selasa, 30/8).
Kini, lanjut Racgma, negara telah menjadi negara kriminial dan menjadi pelindung para koruptor obligor hitam dan pada gilirannya menjual negara setelah menggadaikan negara kepada asing. Artinya negara menjadi komprador yang menyerahkan negara dan bangsa untuk dijajah kembali.
"Jadi apakah rezim macam ini dibiarkan?" ungkap Rachma.
Seharusnya, sambung Rachma, DPR mempunyai tanggungjawab terhadap rakyat. Namun ternyata, patut diduga adanya hanky panky antara DPR dan pemerintah. Maka ada anggapan di masyarakat bahwa "Senayan sudah mendi bursa transaksional" berbagai kebijakan maupun menjadi stempel pemerintah.
"Jadi jawabannya, harus ada gerakan extra parlemen atau kesadaran people power untuk menjebol kemudian membangun pemerintah yang amanah di atas rel sejatinya Revolusi 17 Agustus 1945. Sudah saatnya!" demikian Rachma.