Dalam kesempatan ini, Megawati pun menyampaikan pertanggung jawabannya saat menjabat sebagai Presiden pada 2001-2004 silam.
"Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal sebagai pertanggungjawaban sejarah atas berbagai persoalan penting ketika saya menjadi presiden," kata Megawati dalam pidatonya di Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat, Rabu (25/5).
Persoalan pertama yakni terkait sengketa Sipadan dan Ligitan. Menurut dia, bersadarkan UU No 4/Perppu/1960 tentang Negara Kepulauan, Sipadan dan Ligitan bukanlah merupakan wilayah Indonesia.
Namun, kedua pulau itu juga bukan wilayah Malaysia sehingga diperebutkan oleh Indonesia dan Malaysia. Sengketa kedua pulau itu terjadi sejak 1967. Kemudian pada 1996, saat pemerintahan Presiden Soeharto disepakati membawa sengketa dua pulau tersebut ke Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda.
Megawati menyampaikan hasil keputusan Mahkamah Internasional itupun ditetapkan pada 2002 saat ia menjabat sebagai Presiden. Permasalahan kedua yakni Pulau Nipah yang merupakan kedaulatan Indonesia.
Megawati mengatakan ia telah berusaha mempertahankan dan menunjukan kepada Singapura bahwa Pulau Nipah merupakan bagian dari Indonesia.
Dan ketiga, permasalahan proyek LNG antara Indonesia dengan Cina. Ia menjelaskan, kondisi ekonomi Indonesia saat itu tengah mengalami krisis. Pasokan minyak internasional pun masih melimpah sehingga tak ada satu pun negara yang berniat membeli gas Indonesia.
Untuk mengekspor gas bumi haruslah dalam bentuk Liquified Natural Gas (LNG). Megawati mengatakan, saat itu Indonesia harus bersaing dengan Rusia dan Australia yang bertetangga dengan Cina dan berencana membangun pipa gas ke negara tersebut.
"Saya akhirnya memutuskan melakukan lobby diplomatik "Lenso Bengawan Solo" secara langsung dengan Presiden Cina Jiang Zemin," kata Megawati.
Akhirnya, Cina pun membatalkan kerjasama dengan Rusia dan Australia dan melakukan kerjasama dengan Indonesia.