Menurutnya penundaan atau moratorium proyek reklamasi hanya untuk menyelesaikan segala persoalan yang masih mengganjal.
"Reklamasi semua lanjut," tegas Ahok seusai mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (27/4).
Ahok menjelaskan, moratorium dilakukan untuk membereskan hal-hal yang masih bertabrakan. Salah satunya adalah mengenai permasalahan hukum.
"Dalam rapat tadi, juga ada saran bahwa Kepres (Keputusan Presiden) akan direvisi untuk menyesuaikan dengan undang-undang yang baru keluar," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas telah menugaskan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk melakukan kajian dan menyusun masterplan proyek reklamasi agar terintegrasi dengan proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).
Bappenas diharapkan bisa menyusun masterplan tersebut dalam rentang waktu moratorium selama enam bulan kedepan. Menurut Ahok, kajian tersebut bisa selesai dalam waktu lebih cepat.
"Katanya sih bisa di bawah enam bulan. Intinya, Presiden ingin proyek ini tidak menghilangkan kepentingan masyarakat dan juga nelayan," ucapnya.