PDIP justru menilai reshuffle kabinet merupakan kewenangan Presiden Jokowi dan mengingatkan semua pihak untuk tidak menekan-nekan Jokowi untuk melakukan perombakan. Jika Presiden Jokowi semakin ditekan, justru malah Reshuffle bisa-bisa tidak jadi dilakukan.
"Kalau saya Presidennya, pasti saya tahu mana yang harus diganti. Itu kewenangan Presiden. Sesuai dengan style Presiden, ini tidak boleh ditekan-tekan, tidak boleh gaduh, nanti malah tidak jadi," kata Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu, Jumat (15/04/2016).
Anggota DPR itu mengakui bahwa wacana reshuffle tersebut bergulir sejak rekomendasi Pansus Pelindo II muncul. Kala itu, kata dia, yang diminta untuk segera diganti adalah Menteri BUMN Rini Soemarno. "Dan sampai sekarang muncul lagi wacana reshuffle tersebut," kata Masinton.
Menurut Masinton, masih ada menteri di dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK belum bekerja untuk Nawacita dan masih belum kompak. Dia melihat ada menteri yang menggunakan posisi dan jabatannya untuk kepentingan bisnis.
"Seperti contoh masalah Blok Masela, itu jelas sekali. Begitupun juga dengan proyek kereta cepat," tandas politikus PDIP itu.