Meski menurut ia, persoalan antara masuknya kapal Tiongkok ke perairan Indonesia dan berangkatnya JK ke Tiongkok adalah dua hal yang berbeda dan tidak ada kaitannya sama sekali.
Namun, Elnino mengaku jika dirinya berada dalam posisi wapres JK, maka ia akan menunda keberangkatan kunjungannya ke Tiongkok hingga kasus “tresspassing” itu selesai.
Sebab, kata dia, bagaimana pun juga bangsa Indonesia pasti tersinggung jika ada orang luar yang masuk ke halaman negara tanpa permisi.
“Ketika bangsa sedang tersinggung, tidak elok jika di saat yang sama malah datang ke Tiongkok dan mengundang investor mereka masuk ke sini,” ujar Elnino, kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (25/03).
“Setelah rasa tersinggung bangsa ini mereda, barulah saya ke Tiongkok,” sambungnya.
Politisi Gerindra ini melanjutkan, kedatangannya ke Tiongkok pun seharusnya bukan untuk mengundang investor masuk ke Indonesia, namun untuk menyatakan dengan lugas kepada Tiongkok bahwa Indonesia menerapkan kedaulatan di segala bidang termasuk ekonomi sesuai dengan Nawa Cita.
“Itu suatu penegasan bahwa investasi luar negeri yang ada di Indonesia akan aman dan berkembang jika investasi itu mampu menciptakan kemandirian rakyat di Indonesia serta tidak menjadikan rakyat Indonesia hanya sekedar kacung,” tandas Elnino.
Sejumlah perwakilan pelajar tingkat sekolah menengah pertama, atas dan kejuruan dari berbagai sekolah se-Surabaya menitipkan puluhan ribu pucuk surat ke Walikota Tri Rismaharini agar diberikan kepada Presiden RI Joko Widodo terkait pengelolaan pendidikan setempat.
“Bu Risma kami mohon untuk menyampaikan surat aspirasi yang kami tulis buat Presiden Joko Widodo,” ujar Ketua Organisasi Pelajar Surabaya Khusnul Prasetyo di Balai Kota Surabaya, Sabtu (26/3).
Pelajar asal SMA Negeri 4 itu berharap, sebanyak 33.133 pucuk surat yang terkumpul dan ditumpuk rapi di empat kotak besar tersebut segera sampai dan dibaca orang nomor satu di republik ini.
“Intinya, kami keberatan adanya rencana pengambilalihan pengelolaan sekolah dari Pemkot Surabaya ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” ucapnya.
Menurut dia, realita pendidikan di Surabaya sudah layak dan terjangkau masyarakat, seperti biaya gratis dan fasilitasnya yang dinilainya sangat menunjang di dunia pendidikan.
“Kalau dikelola Pemprov, kami khawatir apakah biaya bisa bebas seperti sebelumnya? Kemudian fasilitas-fasilitas penunjang apakah bisa tetap, atau bahkan lebih baik,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Tri Rismaharini menerima puluhan ribu pucuk surat dan berjanji akan menyerahkannya ke Presiden sesuai keinginan para pelajar.
“Pak Ikhsan selaku Kepala Dinas Pendidikan saya minta berdiskusi membahas bagaimana cara mengirim surat-surat ini, terutama membawanya dan dicek dulu jangan sampai keliru,” kata Risma, sapaan akrabnya.
Risma mengatakan, aspirasi yang disampaikan para pelajar juga sama apa yang dipikirkannya terkait rencana pengalihan pengelolaan sekolah dari kota ke Pemprov Jatim.
Sebelumnya, Kuasa Hukum Pemohon dari Surabaya Edward Dewaruci mengakui telah mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan uji materi terhadap Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur peralihan kewenangan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Provinsi.
“Nomor permohonan gugatan sudah teregistrasi di MK pada Senin (21/3), dengan mendapat nomor perkara 31 setelah dilayangkan gugatan pada Senin (7/3),” katanya.
Tetet, sapaan akrabnya, yang juga hadir pada pertemuan tersebut mengatakan pemohon gugatan dari Surabaya merupakan perwakilan wali murid.
“Melalui gugatan ini, para orang tua berharap MK tetap menyerahkan pengelolaan SMA/SMK pada Pemkot Surabaya,” kata pria yang juga Direktur “Surabaya Crisis Children Centre” (SCCC) tersebut.
(Arbie Marwan)
Untuk diketahui, pada operasi akhir pekan lalu, KP Hiu 11 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap kapal pelaku penangkapan ikan ilegal asal Tiongkok, KM Kway Fey 10078, di perairan Natuna, Sabtu 19 Maret 2016 lalu.
Proses penangkapan tersebut tidak berjalan mulus, karena sebuah Kapal Coast Guard Tiongkok secara sengaja menabrak KM Kway Fey 10078, Minggu 20 Maret 2016 dini hari ketika operasi penggiringan kapal nelayan ilegal dilakukan. Manuver berbahaya itu diduga untuk mempersulit KP Hiu 11 menahan awak KM Kway Fey 10078.
(Ferro Maulana)